Network
KARAWANGPOST - Presiden Joko Widodo perintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif untuk mengamankan pasokan gas untuk pabrik pupuk.
"Arahan Presiden, agar diamankan pasokan gas dan kita sudah siapkan skenarionya," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 14 Februari 2023.
Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut suplai gas utamanya dikhususkan untuk industri-industri di Sumatera.
"Untuk industri-industri terutama di Sumut (Sumatera Utara), yang kritis itu kan daerah di Aceh," tambah Arifin.
Menurut Menteri ESDM hingga saat ini pasokan pupuk subsidi di dalam negeri sesungguhnya masih aman.
"Ya pupuk yang subsidi kalau untuk pangan itu pupuk harga subsidi, jadi 'nggak' mahal dan pupuknya juga cukup. Alokasinya kan 7 juta ton sekian ya, untuk alokasi pupuk subsidi. Insya Allah aman kalau untuk mendukung kebutuhan pupuk, untuk pertanian bahan pangan ya," ungkap Arifin.
Baca Juga: BNPT Harus Mampu Mengoptimalkan Aksi Penanganan Terorisme di Indonesia
Sebelumnya saat meresmikan pabrik pupuk nitrogen, phospor, dan kalium (NPK) PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) pada Jumat (10/2) di Aceh Utara, Provinsi Aceh, Presiden Jokowi meminta agar ada produksi pupuk nasional agar dapat mengatasi masalah pupuk yang dikeluhkan petani.
"Saya ingin kapasitas yang ada di sini 570 ribu ton, dikalikan dua, berarti 1,14 juta ton, itu betul-betul nanti maksimal bisa keluar, sehingga keluhan-keluhan yang ada di petani bisa kita selesaikan," kata Presiden Jokowi pada hari Jumat 10 Februari 2023 lalu.
Di Indonesia, menurut Presiden, kebutuhan pupuk secara nasional mencapai 13,5 juta ton, namun baru terpenuhi 3,5 juta ton.
Baca Juga: Jepang Sangat Tertarik dengan Pembangunan Ibu Kota Negara Indonesia
Presiden Jokowi juga menyebut di Aceh, ada dua pabrik pupuk yang berhenti beroperasi yakni milik PT Aceh ASEAN Fertilizer (AAF), dan milik PT PIM. Kendala operasi dua perusahaan itu dikarenakan tersendatnya pasokan gas.
Presiden kemudian memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menjalankan kembali operasi dua pabrik pupuk tersebut di Aceh. Untuk pengoperasian kembali PT PIM, biaya investasi mencapai Rp1,7 triliun untuk pembangunan industri NPK, hingga sarana pelabuhan untuk logistik.
Presiden juga meminta komitmen Kementerian BUMN, PT Pupuk Indonesia maupun manajemen PT PIM untuk betul-betul mencari solusi terkait urusan gas.***
