Network
KARAWANGPOST - Pemerintah diminta untuk meningkatkan kembali memberikan subsidi pupuk secara lengkap kepada petani.
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menyebutkan, hal tersebut sangat penting sebagai upaya penyediaan pupuk bersubsidi secara tepat waktu bagi petani.
Harapannya adalah untuk mengurangi beban biaya produksi petani dan meningkatkan produktivitas atau nilai tukar petani (NTP) di tengah ancaman krisis pangan nasional.
Baca Juga: Polres Karawang Ringkus Tujuhbelas Tersangka Pelaku Pencurian yang Meresahkan Warga
“Kita ketahui bahwa Isu kesejahteraan petani masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diberikan perhatian serius oleh pemerintah. Petani kita rata-rata adalah petani kecil yang masih membutuhkan insentif fiskal yang cukup”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Kamis, 23 Februari 2023.
Menurutnya, peningkatan subsidi di sektor pertanian menjadi urgen ketika pasokan pangan pokok seperti beras masih bermasalah dan mengandalkan impor seperti yang terjadi sekarang ini.
"Saya kira pilihan kebijakan importasi pangan memiliki dampak yang luar biasa terhadap produktivitas dan pendapatan petani kita," ujar Sultan.
Baca Juga: Ridwan Kami Bakal Panggil BUpati Indramayu Soal Lucky Hakim: Kepentingan Rakyat harus Didahulukan
Oleh karena itu persoalan klasik pertanian seperti ketimpangan agraria atau ketersediaan lahan, penggunaan bibit unggul dan keterjangkauan harga pupuk perlu dilakukan penyelesaian secara mendasar.
"Tiga hal ini yang menjadi penentu utama produktivitas petani di daerah selama ini," tandas mantan Wakil Gubernur Bengkulu.
Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin Tanggapi Kasus Penganiayaan Dilakukan oleh Anak Pejabat
Sementara itu, Kita tentu tidak masalah jika dibutuhkan bahan Pangan impor, tapi jangan sampai kita nyaman dengan produk pangan impor yang dinilai lebih murah. Akibatnya petani kita justru mengkomunikasikan beras yang diimpor oleh Bulog.
“Saat ini Pupuk menjadi sarana produksi pertanian yang paling banyak dikeluhkan oleh petani di daerah. Ketersediaan pupuk bersubsidi yang seringkali langka saat dibutuhkan sangat menggangu aktivitas produksi dan menyebabkan produktivitas menurun," tegasnya.
Lebih jauh, Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Ardian Sopa menyebut rapor pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin merah salah satunya pada isu kesejahteraan petani, buruh, dan nelayan. Kepuasan atas isu ini sebesar 42,6 persen. Ketidakpuasan atas isu ini sebesar 51,4 persen.***
