Network
KARAWANGPOST - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan bukan lagi sebuah pilihan melainkan keharusan.
Oleh sebab itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan, bahwa pemerintah terus meningkatkan tata kelola kelapa sawit, antara lain, melalui Rencana Aksi Nasional Perkebunan Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024.
Hal tersebut disampaiknya saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) XI Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), di Istana Wapres, Jumat 3 Maret 2023.
Baca Juga: Dalam Kondisi Darurat Pertamina Diharapkan Bisa Mengamankan Pasokan BBM untuk Masyarakat
Industri kelapa sawit menjadi salah satu tumpuan sumber pendapatan negara, dimana devisa ekspor pada 2022 mencapai 39,28 miliar USD. Angka ini tercatat sebagai rekor tertinggi jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Ke depan, industri kelapa sawit diyakini tetap menjadi pilar penting bagi perekonomian nasional, karena mendukung sepertiga kebutuhan minyak nabati dunia.
Diperkirakan, permintaan produk sawit untuk pangan atau oleofood akan mencapai 106,16 miliar USD pada 2035, sedangkan untuk industri oleokimia mencapai 190 miliar USD.
Baca Juga: Kapolri Sebut Membutuhkan DNA Keluarga untuk Indentifikasi Identitas Korban Tewas Kebakaran
Selain itu, industri kelapa sawit mampu menyediakan lapangan kerja yang berlimpah bagi kurang lebih 16,2 juta tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung.
Untuk itu, potensi tersebut harus dimanfaatkan dengan mengembangkan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.
Lebih lanjut, Wapres menekankan, sektor ini dapat diwujudkan lebih cepat melalui peran terbaik dari seluruh pemangku kepentingan, seperti anggota GAPKI sebagai pelaku usaha, perusahaan besar, ataupun kementerian/lembaga terkait.
Baca Juga: Pertamina Diminta Melakukan Investigasi Secara Menyeluruh Penyebab Kebakaran Depo Plumpang
Untuk itu, Wapres pun menyampaikan beberapa langkah strategis kepada pihak-pihak tersebut.
“Pertama, supaya memperkuat jalur kemitraan antara petani dengan perusahaan besar, termasuk pada program Peremajaan Sawit Rakyat,” ungkap Wapres.
Kedua, Wapres menegaskan, perlunya pendampingan dan bimbingan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) lahan sawit rakyat.
Baca Juga: Polda Jatim Perpanjang Red Notice Penipuan Asal Australi dan Polri Siap Bantu Kepolisian Jepang Buru Buronan
“Langkah ini perlu ditempuh untuk ciptakan sistem usaha perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial budaya, dan juga ramah lingkungan,” tegasnya.
Ketiga, Wapres mengajak anggota GAPKI dan perusahaan kelapa sawit untuk meningkatkan dan mengoptimalkan program corporate social responsibility (CSR) bagi masyarakat sekitar kebun, termasuk untuk lingkungan lestari, kesehatan, pendidikan, dan pembinaan masyarakat.
“Keempat, meningkatkan kepeloporan anggota GAPKI dalam mengembangkan wilayah-wilayah terpencil dengan tetap menjaga kelestarian alam setempat. Banyak daerah di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi telah berkembang karena ekonomi kelapa sawit,” ungkapnya.
Baca Juga: Satu Warga Sipil Tewas dalam Peristiwa Penembakan oleh KKB di Papua Tengah
Kelima, Wapres menekankan, agar pemberdayaan masyarakat sekitar perkebunan lebih ditingkatkan. Misalnya, GAPKI dapat bekerja sama, membina, dan membimbing pondok pesantren dalam melahirkan santripreneur di bidang perkebunan dan industri kelapa sawit.
“Terdapat kurang lebih 34 ribu pondok pesantren di Indonesia dengan jumlah santri tidak kurang dari 4,76 juta orang. Sekitar 44,2 persen pesantren punya beragam potensi ekonomi, mulai dari pengembangan koperasi UMKM dan ekonomi syariah, agribisnis, peternakan, perkebunan, maupun vokasional,” urainya.
Lebih lanjut, Wapres mendorong jajaran kementerian/lembaga terkait untuk segera melakukan harmonisasi regulasi, terutama dalam penyelesaian status perkebunan di kawasan hutan serta percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat, yang realisasinya masih belum sesuai target.***
