Cari Keadilan, Warga Karawang Terdampak Proyek Tol Japek II Mohon Pertolongan Presiden Jokowi

- 23 Februari 2023, 15:19 WIB
Koordinator Warga Citaman Karawang Didin Muhidin di Kantor Sekretariat Negara Jakarta
Koordinator Warga Citaman Karawang Didin Muhidin di Kantor Sekretariat Negara Jakarta /Foto/Irvn/



KARAWANGPOST - Hingga saat ini warga Citaman, Desa Tamansari, Karawang tetap bertahan dan menolak uang ganti rugi lahan proyek jalan Tol Jakarta Cikampek II Selatan.

Pasalnya harga yang ditawarkan sebagai nilai ganti rugi tersebut tidak sesuai dan jauh dibawah nilai harga pasaran di wilayah itu.

Harga yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp600.000 per meter untuk rumah depan jalan utama, lalu ada juga yang dipatok Rp400.000 hingga Rp200.000 per meter. Sedangkan harga pasaran tanah di wilayah tersebut berkisar antara Rp2.000.000 per meter.

Baca Juga: Minta Samisade Dilanjutkan, Anggota DPRD Bogor ini Sebut Manajemen Harus Diperbaiki

Disampaikan koordinator warga Citaman Didin Muhidin, ada 24 kepala keluarga (KK), yang kini belum memiliki tempat tinggal, imbas dari eksekusi lahan pada tanggal 30 Januari 2023 lalu.

Dan kini warga masih bertahan ditempat pengungsian dengan menempati ruang kelas Madrasah di wilayah tersebut.

Berdasarkan hal tersebut warga Citaman memohon pertolongan keadilan kepada Presiden Joko Widodo dan berharap mendapatkan nilaibganti rugi lahan yang layak.

Baca Juga: Kompolnas Beri Apresiasi Gerak Cepat Polri Gelar Sidang Etik untuk Bharada Elizer

"Masih ada 24 KK, kami bertahan tidak menerima pembayaran ganti rugi, sebab harga tak masuk akal. Kami masih belum punya lahan pengganti dan rumah tinggal, saat ini kami mengadukan nasib dengan mengirim surat meminta perlindungan kepada Presiden, semoga Pak Jokowi membantu kami," ujar Didin saat dihubungi detikJabar, Selasa 21 Februari 2023.

Surat itu dikirim Didin ke Sekretariat Negara, dan Komisi II DPR RI, untuk menengahi masyarakat dengan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Kami juga kirim surat untuk Komisi II DPR RI, kami minta ditengahi dan diskusi bersama dengan PUPR dan Jasa Marga," kata dia.

Baca Juga: Pemerintah Turki dan Suriah Sambut Baik Dukungan Kemanusiaan dari Pemerintah Indonesia

Kini kondisi 24 KK yang berada di Kampung Citaman, masih bertahan hidup mengungsi di gedung Sekolah dan di saudara terdekat mereka.

"Kami masih mengungsi di Madrasah dan rumah saudara terdekat, karena kami sama sekali tidak dilihat pemerintah setempat," ucap Didin.

Ia berharap, dengan dikirimnya surat tersebut Jokowi selaku Presiden bisa membantu dan melindungi warga Citaman yang kini terlunta-lunta, tanpa tempat tinggal yang layak.

"Kami tidak menolak program percepatan pembangunan nasional, kami hanya meminta perlindungan agar kami mendapat kelayakan melangsungkan hidup setelah terdampak proyek pembangunan nasional," tandas koordinator warga desa Citaman Karawang.***

Editor: M Haidar


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x