KARAWANGPOST - ASN, TNI, dan Polri selalu diingatkan agar memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga netralitas Pemilu 2024.
Komisiiner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Totok Hariyono mengakui, terdapat tantangan besar dalam mengawasi netralitas para abdi negara tersebut.
Totok mengungkapkan, lembaganya hanya bisa memberikan rekomendasi dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN.
Baca Juga: Puntung Rokok diduga Jadi Penyebab Kebakaran Hebat TPA Jalupang Kotabaru Karawang
“Baik itu masuk kategori pelanggaran administrasi, pidana, kode etik, maupun pelanggaran lainnya," ujar Komisioner Totok dalam keterangan persnya, Sabtu 28 Oktober 2023.
Totok menjelaskan, manfaat netralitas ASN dalam pemilu mencakup beberapa aspek, pertama bagi pejabat pembina kepegawaian (PPK), dengan netralitas ASN, maka target-target pemerintahan bisa tercapai.
"Karena ASN lebih fokus pada kinerja dan tidak memikirkan politik, selain itu PPK bisa fokus program kerja. Dan, tidak disibukkan masalah pelanggaran kepegawaian karena netralitas terjaga baik," tutur Totok.
Baca Juga: Pemuda Karawang Harus Semangat untuk Memajukan Negeri
Sedangkan dalam birokrasi, netralitas ASN dapat meningkatkan penerapan sistem merit dan kualitas pelayanan publik membaik. Alhasil, birokrasi menjadi independen, transparan, dan akuntabel.
"Adanya pula imparsial dalam pelayanan publik. Pengambilan kebijakan manajemen ASN, dan politik,” jelas Komisioner Totok.
Totok menyebutkan, manfaat netralitas ASN juga dapat mengembangkan karier secara terbuka. Pastinya, dengan berpedoman pada integritas, kompetensi, dan kinerja.
"Hal ini menciptakan suasana kerja yang kondusif karena seluruh ASN menjaga netralitas. Untuk masyarakat, netralitas ASN ini dapat membuat publik merasa dilayani dengan adil dan memuaskan," ungkap Totok.***