Network
KARAWANGPOST - Terkait maraknya isu penjarahan yang dilakukan oleh warga terdampak bencana dan sempat viral melalui jejaring media sosial.
Polda Sulbar memberi respons atas maraknya isu tersebut, penjarahan bantuan logistik untuk korban terdampak gempa bumi berkekuatan 6,2 M di Kabupaten Majene, Sulbar dan Polisi menyebut penjarahan memang terjadi pada sejumlah wilayah yang bukan merupakan titik sentral pengungsian.
"Maraknya isu penjarahan di beberapa wilayah yang terjadi di Malunda dan di Kecamatan Kaluku di mana lokasi-lokasi tersebut adalah lokasi-lokasi yang bukan merupakan titik sentral tempat pengungsian," jelas Kapolda Sulbar Irjen Pol Eko Budi Sampurno saat rapat di Posko Indul Satgas Bencana Sulbar, Sabtu 16 Januari 2021.
Baca Juga: Poltekpar Lombok Harus Menjadi Penghasil SDM Handal Sektor Ekonomi Kreatif
Irjen Pol Eko Budi Sampurno juga mengatakan, mereka yang bantuan logistiknya diambil sebelum tiba di Posko Utama kebanyakan pembawa bantuan yang bersifat perorangan.
"Hal ini diawali hasil evaluasi kami tadi terjadinya antusias masyarakat yang akan membantu secara perorangan memberikan bantuan, jadi rata-rata dijarah itu adalah gerakannya secara perorangan, kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang sebetulnya bukan korban utama daripada bencana ini," jelas Kapolda.
Baca Juga: Homestay Desa Wisata Gerupuk NTB akan Siap Jelang MotoGP
Pengawalan bantuan gempa Sulbar telah diberikan di sejumlah wilayah perbatasan masuk Mamuju. "Kejadian itu sebagian kita evaluasi dan akhirnya kami putuskan kami koordinasi ke polres perbatasan yaitu Polres Polman, Polres Majene, Polres Pasang Kayu dan Mamuju Tengah untuk mengawal setiap bantuan kemanusiaan dimasukkan ke dalam polres dulu," terang Kapolda.***
