Network
KARAWANGPOST - Pada tahun anggaran 2021 Kementerian PUPR mendapat anggaran Rp149,8 triliun, hal tersebut yang mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan program pembangunan infrastruktur.
Sesuai perintah Presiden Joko Widodo untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi melalui akselerasi realisasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur, Kementerian PUPR telah melakukan lelang dini TA 2021 sebanyak 4.694 paket dari total 5.426 paket senilai Rp58,1 triliun.
Penyerapan keuangan di Kementerian PUPR harus dipercepat dalam rangka percepatan ekonomi nasional dan memperbaiki pola belanja di Kementerian.
Baca Juga: Hadirnya Lembaga Pengelolaan Ivestasi Akan Menjadi Pelengkap Pemulihan Ekonomi 2021
Kami targetkan pada akhir Triwulan I akan terserap sebesar 20% atau Rp29,9 triliun dari pembayaran uang muka dan progres multiyears contract (MYC) ongoing.
Percepatan realisasi pembangunan infrastruktur juga kami lakukan melalui lelang dini mulai Oktober 2020, diungkapkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Kamis 21 Januari 2021.
“Pada 15 Januari 2021 kami telah melaksanakan penandatanganan kontrak paket lelang dini TA 2021 seluruh Indonesia yang disaksikan langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Hingga 15 Januari 2021 telah ditandatangani sebanyak 1.191 paket (22%) senilai Rp14,6 triliun (25%),” tutur Menteri Basuki.
Baca Juga: Panen Raya Hasil Program Ketahanan Pangan Pandemi Covid-19 Yonif 305 Tengkorak
Secara keseluruhan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, pagu Kementerian PUPR TA 2021 dimanfaatkan untuk pembangunan bidang sumber daya air senilai Rp 58,5 triliun.
Anggaran ini di antaranya digunakan untuk pembangunan 48 bendungan (5 baru dan 43 ongoing), 42 embung, 25.000 ha pembangunan daerah irigasi dan 250.000 ha rehabilitasi jaringan irigasi.
Di bidang konektivitas di antaranya pembangunan 410 km jalan tol dan 831 km jalan nasional senilai Rp 53,9 triliun. Di bidang permukiman di antaranya pengembangan 3 kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu dan pengelolaan air limbah untuk 131.342 KK senilai Rp 26,5 triliun.
Baca Juga: Pemprov Jateng Maksimalkan Ekspor Produk Herbal
Di bidang perumahan di antaranya pembangunan 9.705 unit rumah susun dan 114.900 unit rumah swadaya senilai Rp 8 triliun.
Pada kesempatan tersebut Menteri Basuki juga menyampaikan laporan realisasi TA 2020 yang lebih tinggi dibandingkan TA 2019. Realisasi keuangan TA 2020 sebesar 93,87% lebih tinggi dibanding TA 2019 yakni 83,05%.
Baca Juga: PPKM di Perpanjang Ganjar Siapkan Anggaran Satu Triliun
Sementara realisasi fisik TA 2020 sebesar 94,96% lebih tinggi dibanding TA 2019 yaitu 87,54%. Capaian ini diapresiasi oleh Komisi V DPR RI.***
