Network
KARAWANGPOST - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono memfokuskan pembangunan kelautan dan perikanan pada 4 pilar KKP yaitu kedaulatan, keberlanjutan, kesejahteraan, dan pendapatan negara.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) menjamin akan mempermudah proses pelayanan perizinan ikan Arwana di Kalimantan.
Hal ini menjadi bahan landasan saat penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Status Perlindungan Arwana dan Mekanisme Perijinannya pada Rabu (10/2) di Banjarmasin.
Baca Juga: Update Kasus Covid-19 di Indonesia, Hari Ini Bertambah 6.680 Orang
Pada kegiatan yang mengundang para pelaku usaha Arwana di Kalimantan Selatan ini, Kepala BPSPL Pontianak Getreda Melsina Hehanussa menegaskan proses pengajuan pelayanan perizinan Arwana diselenggarakan secara mudah bagi para pelaku usaha.
"BPSPL Pontianak berkomitmen memberikan pendampingan dan konsultasi bagi para pelaku usaha Arwana dalam proses pengajuan permohonan surat izin pemanfaatan jenis ikan Arwana ini” ujar Getreda.
Baca Juga: PDAM Tirta Asasta Akan Bangun Reservoir Kapasitas 14 Ribu Meter Kubik
KKP juga telah resmi ditunjuk sebagai Otoritas Pengelola (MA) CITES Jenis Ikan di Indonesia. Pengalihan MA CITES Jenis Ikan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan jenis ikan yang dilindungi melalui ketentuan nasional maupun internasional, yaitu Appendiks CITES.
Selain aturan CITES, Arwana Super Red (Scleropages formosus) dan Arwana Jardini (Scleropages jardini) juga diatur pemanfaatannya melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi Dan Atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendiks Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora.
