Network
KARAWANGPOST - Kementerian atau lembaga miliki anggaran yang cukup besar untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan ekstrem. Dana tersebut di antaranya dialokasikan untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memimpin Rapat Koordinasi mengenai Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Maluku, Rabu 13 Oktober 2021.
"Terdapat anggaran yang mencapai Rp500 triliun rupiah, belum termasuk anggaran yang sumber dananya berasal dari APBD Provinsi dan Kabupaten," ujar Wapres.
Baca Juga: Aparat Banting Mahasiswa Minta Maaf
Dengan anggaran besar yang telah disiapkan tersebut, Wapres meminta agar seluruh program percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem yang telah dirancang oleh pemerintah pusat dan daerah harus segera terkonvergensi dan tepat sasaran.
"Konvergensi yang dimaksudkan adalah upaya untuk memastikan agar seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem mulai dari tahap perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran dan pelaksanaan program tertuju pada satu titik atau lokus yang sama, baik itu secara wilayah maupun target masyarakat yang berhak,” jelas Wapres.
Wapres Ma’ruf Amin menilai, konvergensi program dan memastikan penerima sudah tepat merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi.
Baca Juga: Aksi Vandalisme Kritik Pemerintah, KARAWANG MISKIN 2021
Oleh karena itu, ia mengimbau agar pemerintah daerah terus berperan aktif dan berinovasi untuk menyukseskan program percepatan ini sambil terus melakukan konvergensi program dari pemerintah pusat.
Pada pertemuan tersebut Wapres mengapresiasi program yang telah diinisiasi Pemerintah Provinsi Maluku untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di wilayahnya.
“Saya memandang Program “Rumah Basudara Sejahtera” dan “Manggurebe Bangun Desa” maupun program inovasi lainnya sangat mendukung strategi penanggulangan kemiskinan dan khususnya untuk kemiskinan ekstrem yang saya sampaikan sebelumnya,” ungkap Wapres.***
