Kepastian Hukum Atas Bidang Tanah di Indonesia Sangat Penting untuk Meningkatkan Investasi

- 13 Mei 2024, 20:26 WIB
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Ia menegaskan, biaya pengurusan dan pembuatan sertifikat tanah wakaf benar-benar gratis.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Ia menegaskan, biaya pengurusan dan pembuatan sertifikat tanah wakaf benar-benar gratis. /ANTARA FOTO/Didik Suhartono/

KARAWANGPOST - Penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia. Sebab, kepastian ini penting untuk meningkatkan minat investasi di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melalui pernyataan resminya, Senin 13 Mei 2024.

"Investasi kalau mau datang, kita harus berikan kepastian atau certainty pada mereka. Jangan ketika investasi sudah masuk, tiba-tiba lahannya diserobot, bersengketa karena mafia tanah atau yang lainnya," ujar Menteri AHY.

Baca Juga: Kemenhub Minta Pengguna Jasa Angkutan Harus Lebih Selektif

Baca Juga: Kemendikbudristek Minta Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan Prioritaskan Keselamatan Siswa

Pemerintah terus mengupayakan agar Indonesia dapat menjadi negara maju pada 2045. Salah satu hal yang dilakukan ialah dengan meningkatkan perekonomian negara.

Saat ini, pendapatan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berada di peringkat ke-16 dunia, sehingga Indonesia masuk ke dalam negara G20.

"Kita berharap dengan pertumbuhan yang positif, maka di 2045 kita bisa Top 5," tutur Menteri AHY.

Menteri ATR/ Kepala BPN menyebut pemerintah tidak hanya berfokus terhadap PDB tetapi juga pendapatan perorangan di Indonesia. Demi tercapainya tujuan tersebut, Kementerian ATR/BPN melaksanakan program Reforma Agraria.

Halaman:

Editor: M Haidar

Sumber: Kementerian ATR/BPN


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah