Ini Penjelasan Komisi I DPR RI Terkait Larangan Konten Jurnalistik Investigasi di RUU Penyiaran

- 14 Mei 2024, 19:20 WIB
Ilustrasi - Oncam Laporan Jurnalis
Ilustrasi - Oncam Laporan Jurnalis /Karawangpost/Foto/Pexels-cottonbro studio

KARAWANGPOST - Revisi atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Penyiaran banyak mengalami penolakan dari masyarakat. Revisi yang tengah berjalan ini dikhawatirkan mengancam kebebasan jurnalis hingga ruang digital.

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menjelaskan terkait larangan konten jurnalistik investigasi yang tertera dalam draf terbaru Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran.

Menurutnya, yang diatur dalam beleid tersebut bukanlah merupakan jurnalisme investigasi yang terkait dengan pendalaman terhadap suatu kriminal tertentu, misalnya membongkar bisnis makanan yang tidak sehat, judi online, atau sindikat narkotika.

Baca Juga: Menag Minta Jemaah Haji Menjaga Kondisi Fisik selama di Arab Saudi

Baca Juga: Kepastian Hukum Atas Bidang Tanah di Indonesia Sangat Penting untuk Meningkatkan Investasi

“Tapi yang dimaksud (pelarangan konten siaran) itu adalah penggunaan frekuensi publik untuk penyiaran gosip dengan hak eksklusif. Misalnya, ada artis nikah terus disiarkan berhari-hari secara eksklusif menggunakan frekuensi publik. Itu yang diatur,” ujar Sukamta, Selasa 14 Mei 2024.

“Tapi kalau yang dimaksud adalah larangan terhadap jurnalisme untuk melakukan investigasi, saya kira itu tidak pas, dan kalau itu terjadi ya nanti kami akan menentang itu ya,” tambahnya.

Sukamta juga menerangkan terkait perselisihan terhadap suatu pemberitaan yang dilayangkan salah satu pihak. Menurutnya, selama ini kalau ada perselisihan antara media penyiaran dengan seseorang atau satu pihak, mekanisme penyelesaiannya dapat dilakukan dengan dua cara.

Pertama, melalui Hak Jawab. Kedua, jika masih berperkaran, dapat dilanjutkan ke pengadilan. Jadi, tambahnya, kalau proses penyelesaian perselisihan ini hanya dilakukan dengan dua hal tersebut, seringkali yang terjadi selama ini adalah begitu kerasnya benturan dua pihak. Sehingga, ia menginginkan adanya mekanisme mediasi di antara Hak Jawab dan Pengadilan. 

Halaman:

Editor: M Haidar

Sumber: DPR


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah