Ini Penjelasan Komisi I DPR RI Terkait Larangan Konten Jurnalistik Investigasi di RUU Penyiaran

- 14 Mei 2024, 19:20 WIB
Ilustrasi - Oncam Laporan Jurnalis
Ilustrasi - Oncam Laporan Jurnalis /Karawangpost/Foto/Pexels-cottonbro studio

“Nah siapa yang diberi kewenangan mediasi? karena ini babnya adalah soal penyiaran, kita berpikir KPI yang paling pas untuk diberikan kewenangan sebagai mediator di situ,” ujarnya.

Dengan mekanisme seperti itu, ia menjamin kewenangan Dewan Pers tidak akan terganggu karena fungsi dari KPI hanya terkait dengan penyiaran.

“Mungkin nanti kalau penyiaran ini sebagai bagian dari media, saya kira perlu diskusi Dewan Pers dengan Komisi I ya supaya ada solusi untuk kasus di penyiaran. Apakah misalnya perlu Lex Spesialis ya. Nah mudah-mudahan lebih jelas,” tutupnya.

Tertulis dalam draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang diterima Parlementaria per Maret 2024, tertulis dalam Pasal 50B ayat 2 bahwa Selain memuat panduan kelayakan Isi Siaran dan Konten Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SIS memuat larangan mengenai:

Halaman:

Editor: M Haidar

Sumber: DPR


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah