Fraksi PDIP Usulkan Money Politics Dilegalkan

- 15 Mei 2024, 17:39 WIB
Uang Rupiah/unsplash.com/@Mufid Majnun
Uang Rupiah/unsplash.com/@Mufid Majnun /

KARAWANGPOST - Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di DPR RI, mengusulkan agar praktik politik uang atau money politics, dilegalkan dengan Batasan tertentu di Peraturan KPU terkait pencalonan di Pilkada serentak.

Usulan itu diungkapkan Anggota Komisi II DPR RI Hugua, dalam rapat kerja antara Komisi II dengan KPU, Bawaslu dan DKPP.

“Apakah tidak kita pikirkan bahwa money politics dilegalkan saja di PKPU dengan Batasan tertentu,” kata Hugua, dalam rapat, Rabu 15 Mei 2024.

Baca Juga: Wakil Dewan Pembina PSI Grace Natalie dipanggil Presiden Jokowi

Baca Juga: KPK Lakukan Pemeriksaan kepada Sekjen DPRI Terkait Kasus Dugaan Korupsi

Dijelaskannya, bahwa praktik money politics merupakan suatu keniscayaan. Menurutnya, tanpa money politics para calon tidak akan terpilih.

“Tanpa money politics, calon tidak akan terpilih,” ungkapnya.

Menurut Hugua, dirinya meminta agar PKPU yang tengah dibahas kini mempertegas pengertian money politics serta cost politics atau biaya politik.

“Saya kira, perlu dipertegas dan bahasanya dilegalkan saja batas berapa, sehingga Bawaslu juga tahu bahwa kalau money politics batas ini harus disemprit,” ujarnya.

Halaman:

Editor: M Haidar

Sumber: DPR


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah