Legislator Jelaskan Latar Belakang Munculnya Polemik Jurnalistik Investigasi di RUU Penyiaran

- 15 Mei 2024, 22:15 WIB
Politikus PDI Perjuangan, TB Hasanudin.
Politikus PDI Perjuangan, TB Hasanudin. /

KARAWANGPOST - Salah satu yang menjadi polemik belakangan ini adalah mengenai larangan siaran Jurnalistik Investigasi sebagaimana dimuat dalam Pasal 50(B) ayat 2 Poin C.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menjelaskan, hal tersebutlah yang menjadi asal muasal munculnya beleid tentang Standar Isi Siaran (SIS) di dalam draf RUU Penyiaran.

Menurut TB Hasanuddin, pasal tersebut hadir karena adanya saran agar penyiaran mengenai itu dapat dikontrol oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Baca Juga: Kerap Timbulkan Kecelakaan, Korlantas Polri Sebut Ada Terdapat 700 Blackspot di Indonesia

Baca Juga: Dewan Pers Tegas Tolak Draf RUU Penyiaran

“Alasannya karena kalau investigasi jurnalistik itu, misalnya ada yang beririsan dengan materi penyidikan yang sedang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, maka sebaiknya itu (ada) sedikit penyeimbang. Lalu, bagaimana materinya? Ya diatur dalam aturan KPI,” ujar TB Hasanuddin kepada wartawan, Selasa 14 Mei 2024.

Ia menyebutkan bahwa produk penyiaran dibawahi langsung oleh KPI. Untuk itu, ia menilai saran tersebut perlu dimuat dalam draf RUU Penyiaran.

“Kalau KPI itu khusus untuk penyiaran, tapi kalau produk jurnalis yang umumnya, tulisan dan lain sebagainya itu ke Dewan Pers. Saya kira ya dikoordinasikan saja arah tugas KPI dengan tugas Dewan Pers,” kata Hasanuddin.

Ia sendiri mengaku kalau dirinya tak sepakat dengan adanya pembatasan jurnalistik seperti yang tertuang dalam draf Pasal 50 B ayat 2 huruf (c) yang melarang penayangan eksklusif jurnalistik investigasi.

Halaman:

Editor: M Haidar

Sumber: DPR


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah