Network
KARAWANGPOST - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebutkan ada dua disrupsi saat ini yakni disrupsi industri digital 4.0 dan Covid-19.
Selain terkait masalah pendidikan vokasi, Gubernur Jawa Barat juga melaporkan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dalam Entry Meeting Pemeriksaan BPK Perwakilan Jabar Tahun Anggaran (TA) 2021 di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin 11 Oktober 2021.
Terkait vaksinasi Gubernur Jawa Barat menyebut, Provinsi Jabar menjadi yang paling tinggi dalam kecepatan rata-rata suntikan per hari.
Baca Juga: Remaja Tenggelam di Irigasi Karawang, Saksi Mata Ungkap Kronologinya
Berdasarkan data Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCP-PEN) per 7 Oktober 2021, kecepatan rata-rata harian sudah mencapai 273.675 dosis per hari.
Sedangkan realisasi vaksinasi Jabar per 10 Oktober 2021 adalah 26.703.228 dosis. Untuk mencapai target herd immunity pada 31 Desember, Jabar masih harus meningkatkan kecepatan rata-rata penyuntikan menjadi 589.728 dosis per hari.
"Karena kami penduduknya paling besar dibandingkan Jakarta. Kemudian fasilitas pusat ngumpulnya di sana, dikasih vaksinnya sama. Kalau vaksin kita mau selesai sesuai target di Desember, kami butuh 15 juta dosis vaksin per bulan," ucap Gubernur.
Baca Juga: Jokowi meminta Industri Jasa Keuangan Laksanakan Literasi Keuangan Hingga Wilayah Pedesaan
"Sampai Oktober baru dikasih 30 juta dari seharusnya dikasih 75 juta vaksin. Kalau vaksinnya 15 juta dan kecepatan kami 500.000 per hari dapat ke kejar. Realitanya kami tidak dapat 15 juta per bulan, kami pernah tes sampai 450.000-an dalam sehari," jelas Ridwan Kamil.
Fokus vaksinasi Jabar adalah wilayah aglomerasi seperti Bodebek (Bogor, Depok, Bekasi) dan Bandung Raya. Untuk wilayah Bodebek yang menjadi fokus adalah Kabupaten Bogor sedangkan di Bandung Raya salah satu yang menjadi perhatian Pemda Provinsi Jabar adalah Kabupaten Bandung Barat.
"Sekarang kami ditargetkan aglomerasi dulu. Bodebek dan Bandung Raya," tutur Gubernur.
Baca Juga: Lifter Putri Jawa Barat Susi Susanti Raih Medali Emas Berhasil Pecahkan Rekor Asia
Berkaitan dengan program vaksinasi, BPK Jabar mendukung terciptanya herd immunity pada akhir 2021.
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jabar Agus Khotib mengatakan, karena itu, BPK Jabar akan melakukan audit vaksin mulai dari hulunya dalam hal ini adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Bio Farma untuk menanyakan terkait dengan distribusi dan penyediaan vaksin.
"Kami sadari persediaan vaksin terbatas. Kami melakukan pemeriksaan di hulunya yaitu penyediaan vaksin. Misalnya ke Bio Farma kenapa ketersediaan vaksin itu begitu lambat sekali," kata Agus.***
