KARAWANGPOST - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan tiga program terobosan yang menjadi prioritas untuk peningkatan kegiatan ekonomi dan devisa negara.
Program ersebut yaitu meliputi yang pertama, meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari subsektor perikanan tangkap.
Kedua, menggerakkan perikanan budi daya terukur untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan yang terakhir, membangun kampung-kampung perikanan budi daya berbasis kearifan lokal.
Baca Juga: KKP Siapkan Generasi Muda Jadi Generasi Emas Ekonomi Kelautan di Tahun 2045
Implementasi ketiga program tersebut dilakukan dengan pendekatan keberlanjutan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) melalui penerapan ekonomi biru.
Harapannya, SDKP mampu menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi, meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja dan memberikan peluang untuk bisnis ke depan.
Salah satu rumusan seminar dan dialog tersebut menyebutkan, SDKP memiliki peran strategis sebagai modal pembangunan (aspek ekonomi) dan sebagai penopang sistem kehidupan (aspek lingkungan).
Baca Juga: Aksi Tawuran Pelajar di Karawang, Bupati Karawang Angkat Bicara
Perannya dalam aspek ekonomi sebagai sumber devisa, peningkatan kesejahteraan, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah.
Sedangkan perannya dalam aspek lingkungan disebutkan, pemanfaatan SDKP harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
Perlu adanya keseimbangan antara pemanfaatan SDKP dengan kemampuan daya dukungnya, sinergi antara aspek ekonomi dan lingkungan.
Baca Juga: Sinopsis Squid Game Episode 6: Permainan Penuh Tangis dan Emosi
Karena itu pengelolaan SDKP perlu dilakukan melalui "science-based policy and community-based implementation" dengan tetap memperhatikan lingkungan.
Dukungan data dan informasi yang akurat, riset/kajian yang memadai serta sarana dan prasarana dan SDM yang kompeten merupakan aspek penting yang harus dipenuhi dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas.
Riset memegang peranan penting dalam menyinergikan pertimbangan ilmiah/hasil kajian dengan kebijakan pemerintah terkait pembangunan agar hasilnya optimal.
Adopsi prinsip dan partisipasi para pihak dalam pencapaian sasaran sustainable development goals (SDGs) perlu dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, akademisi dan pasar, filantropi dan bisnis, serta organisasi masyarakat dan media.***