LPSK Sebut Bharada E Tidak Punya Niat Membunuh Brigadir J dan Hanya Berperan Kecil dalam Pembunuhan

15 Agustus 2022, 15:00 WIB
Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menyebut Bharada E tidak mempunyai niat membunuh Brigadir J //ANTARA/Muhammad Zulfikar

KARAWANGPOST - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah memutuskan untuk memberikan perlindungan secara penuh kepada Bharada E yang menjadi tersangka pembunuhan Brigadir J. Keluarnya keputusan tersebut sekaligus mencabut perlidungan darurat yang diberikan kepada Bharada E pada Jumat, 12 Agustus 2022.

Perlindungan diberikan antara lain dengan pendampingan kepada Bharada E selama penyidikan di Bareskrim Polri hingga proses peradilan selesai.

LPSK menyebut pihaknya memutuskan untuk mengabulkan permohonan perlindungan terhadap Bharada E karena tersangka yang diancam dengan Pasal 338 KUHP itu, memiliki peran yang kecil atau peran yang minor dalam pembunuhan Brigadir J pada 8 Juli 2022 di rumah dinas Irjen Pol Ferdy Sambo.

LPSK mengatakan Bharada E juga tidak mempunyai niat membunuh Brigadir J karena hanya mendapat perintah dari Kadiv Propam Polri saat itu Irjen Pol Ferdy Sambo.

"Bharada E merupakan pelaku tindak pidana dengan tindakan minor atau hanya memiliki peran yang kecil dan tidak punya niat untuk membunuh Brigadir J," kata Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin, 15 Agustus 2022.

Baca Juga: World Tourism Day 2022, Desa Wisata Jadi Program Unggulan Pariwisata Indonesia 

Hasto juga mengatakan LPSK mengabulkan permohonan perlindungan yang diajukan kuasa hukum maupun yang diajukan secara langsung oleh Bharada E karena dinilai telah memenuhi syarat perlindungan diantaranya sifat pentingnya keterangan yang akan diberikan Bharada E dan tingkat ancaman terhadap jiwanya.

Syarat perlindungan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 28 UU Nomor 31 Tahun 2014:

(1) Perlindungan LPSK terhadap saksi dan/atau korban diberikan dengan syarat sebagai berikut:
a. sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban;
b. tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban;
c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban;d. rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.

(2) Perlindungan LPSK terhadap saksi pelaku diberikan dengan syarat sebagai berikut:
a. untuk tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dengan dalam kasus tertentu sesuai keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
b. sifatnya pentingnya keterangan yang diberikan oleh saksi pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana;
c. bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapnya;
d. kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis;
e. adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran terjadinya ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya jika tindak pida tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Baca Juga: LPSK Beri Perlindungan Penuh kepada Bharada E, akan Dampingi Hingga Proses Pengadilan

Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo juga mengatkan lembaganya sejak awal meyakini Bharada E layak sebagai justice collaborator.

Dalam jumpa pers, Hasto menyampaikan aprresiasi kepada Presiden Joko Widodo yang telah empat kali memberikan pernyataan agar kasus pembunuhan Brigadir J diungkap secara terbuka, Menko Polhukam Mahfud MD yang telah mengawal kasus tersebut, Kapolri dan Bareskrim Polri yang teleh bekerja maksimal dalam mengungkap kasus yang melibatkan perwira tinggi Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo.***

Editor: Gunawan Kus

Tags

Terkini

Terpopuler