Network
KARAWANGPOST - AS tidak akan memasok Ukraina dengan sistem rudal jarak jauh yang mampu menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia.
Presiden Joe Biden menjelaskan pada hari Senin 30 Mei 2022. Ditanya oleh wartawan tentang prospek pengiriman semacam itu, Biden dengan tegas menolak kemungkinan itu.
"Kami tidak akan mengirim sistem roket ke Ukraina yang dapat menyerang Rusia ," kata presiden tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Baca Juga: Presiden Jokowi: Logistik Pemilu 2024 Diutamakan Produk Dalam Negeri
Pekan lalu, beberapa media AS melaporkan bahwa Gedung Putih sedang mempertimbangkan untuk mengirim sistem roket M270 MLRS dan M142 HIMARS ke Ukraina, yang dapat memiliki jangkauan hingga 500 km.
M270 Multiple Launch Rocket System (MLRS) dan M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) adalah dua versi sistem artileri roket buatan AS yang dapat menembakkan jenis roket yang sama.
Persenjataan canggih akan memungkinkan pasukan Ukraina untuk menyerang jauh ke wilayah Rusia dan berpotensi menargetkan kota-kota besar.
Baca Juga: Dalami Kasus Suap Bupati Bogor Nonaktif Ade Yasin, KPK Kembali Periksa 12 Orang Saksi
Pengumuman Biden pada hari Senin disambut oleh mantan presiden Rusia Dmitry Medvedev, yang mengatakan masuk akal untuk menghindari memasok sistem semacam itu ke Kiev.
Sebelumnya, Duta Besar Rusia untuk AS Anatoly Antonov menyatakan harapan bahwa akal sehat akan menang, dan Washington tidak akan mengambil langkah provokatif seperti itu, yang hanya akan mengarah pada eskalasi konflik lebih lanjut.
Moskow telah berulang kali memperingatkan Barat agar tidak memompa Ukraina dengan berbagai macam persenjataan, dengan menyatakan bahwa itu hanya akan memperpanjang permusuhan tanpa pada akhirnya mengubah hasilnya, sehingga menimbulkan lebih banyak kerusakan pada Ukraina dan penduduknya.
Baca Juga: Polri Ungkap Aset Hasil Kejahatan Tersangka Investasi Bodong DNA Pro di Virginia Islands
Ia juga menyatakan stok senjata dari Barat di negara itu sebagai “target yang sah.”
Rusia menyerang negara tetangga itu pada akhir Februari, menyusul kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan persyaratan perjanjian Minsk, yang pertama kali ditandatangani pada 2014, dan akhirnya pengakuan Moskow atas republik Donbass di Donetsk dan Lugansk.
Protokol yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.
Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS.
Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa.***
