KARAWANGPOST - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan pertemuan dengan pihak Pertamina dan perwakilan pemerintah daerah untuk membahas penangangan tumpahan minyak mentah pascakebocoran pipa minyak yang berdampak pada perairan Karawang, Jawa Barat.
"Kami membahas penanganan dan persoalan tumpahan minyak mentah agar tidak terulang lagi," kata Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, Tb. Haeru di Gedung Mina Bahari III KKP, Jakarta, Senin, 26 April 2021 lalu.
Tebe mengungkapkan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menaruh perhatian serius pada kejadian tumpahan minyak bila terus meluas dan mengancam keberlanjutan ekosistem dan mengganggu aktivitas nelayan maupun pembudidaya di area terdampak.
"Banyak yang meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan segera melakukan tindakan terkait tumpahan minyak di laut melalui surat yang masuk dari kelompok masyarakat maupun asosiasi," ujarnya.
Baca Juga: Pembelajaran Tatap Muka, Ganjar Pranowo: Saya Izinkan Sekolah Tambah Kelas
Tebe meminta Pertamina untuk meningkatkan pemeliharan peralatan sehingga peristiwa serupa tidak terulang di lain dan pemulihan lingkungan pascakejadian serta kompensasi bagi masyarakat agar segera diproses.
Tebe meminta Pertamina melibatkan pemerintah daerah serta kelompok masyarakat untuk pemulihan lingkungan dan kompensasi bagi masyarakat terdampak agar tepat sasaran.
"Libatkan semua pihak yang terkait dankami minta matangkan kembali matriks schedule penyelesaiannya dari hulu ke hilir," kata Tebe.
Baca Juga: Pemerintah Tangguhkan Visa Turis Asing dari India ke Indonesia
Sementara itu, Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) mengatakan telah memperbaiki titik lokasi kebocoran yang terdeteksi pada Minggu 18 April 2021.
"Ada 1.206 pekerja yang terlibat yang terdiri dari pekerja offshore response, nelayan, dan masyarakat pesisir dengan alat yang dipakai di antaranya 142 kapal termasuk di antaranya kapal-kapal nelayan, empat skimmer dan 600 moveable oil boom," ujarnya.***