KARAWANGPOST - Sekitar 31 ribu pegawai negeri sipil terindikasi menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial.
Bantuan sosial itu berupa Penerima Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan data itu diperoleh saat Kemensos melakukan verifikasi data penerima Bansos secara berkala.
Dari data yang mencapai 31 ribu itu, sebanyak 28.965 orang merupakan PNS aktif dan sisanya pensiunan yang sebetulnya tak boleh menerima bansos.
"Jadi data kami, setelah kami serahkan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara) itu didata yang indikasinya PNS itu ada 31.624 orang," katanya dilansir dari Antara, Kamis 18 November 2021.
Profesi ASN yang terdaftar sebagai penerima bansos itu dari berbagai macam latar belakang, seperti tenaga pendidik, tenaga medis, dan lain sebagainya.
Baca Juga: Polres Karawang Tampilkan 18 Adegan dalam Rekonstruksi Pembunuhan Bos Rumah Makan Padang
"Data itu kita sampaikan ke BKN, kita scanning data kependudukan, 'tolong dicek apa ini PNS atau bukan? ternyata betul (ASN)," kata Risma.
Mensos menyebutkan kalau ASN tidak berhak menerima bansos. Sebab dalam kriteria yang ditetapkan Kemensos, seseorang yang tidak boleh menerima adalah mereka yang mendapatkan pendapatan tetap, apalagi ASN digaji oleh pemerintah.
Nantinya, data tersebut akan dikembalikan ke daerah untuk dilakukan verifikasi ulang serta ditindaklanjuti.
Baca Juga: Round Up - Kasus Pemotongan Dana Bansos di Karawang Berujung Tumpul
Diharapkan agar pemda segera memberikan respon, sehingga Kemensos bisa terus memperbaharui data secara berkala.
Terkait hal tersebut, Risma juga telah menyurati unsur pimpinan TNI/Polri untuk melakukan pengecekan. Sebab dikhawatirkan ada aparat yang juga sama-sama menerima bantuan sosial.***