KARAWANGPOST - Pernyataannya soal seorang presiden tidak dilarang untuk berkampanye dan memihak disampaikan Presiden Joko Widodo, dalam keterangan pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Negara, Jum’at 26 Januari 2024.
Dalam paparannya Presiden Jokowi menjelaskan kepada publik dengan membawa kertas besar bertuliskan sejumlah pasal dalam UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
“Berdasarkan pasal 299, presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye,” kata Presiden Jokowi.
Bahkan, Presiden juga menunjuk pasal 281, yang menyebut kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden wakil presiden harus memenuhi ketentuan.
“Yakni tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara,” lanjutnya.
Dari ketentuan itu, Presiden Jokowi tidak ingin pernyataan yang awalnya untuk menanggapi pertanyaan awak media itu ditafsirkan dengan hal lain oleh sejumlah pihak.
“Saya sampaikan itu ketentuan mengenai UU Pemilu. Jangan ditarik kemana-mana,” ungkap Presiden Jokowi.
Dijelaskannya, maksud dari pernyataannya sebelumnya adalah untuk merespons pertanyaan awak media soal menteri aktif yang menjadi timses salah satu paslon.
“Itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak,” ucapnya.
Baca Juga: Diskominfo Karawang dinilai Tidak Profesional, Bupati Minta Tingkatkan Kinerja
“Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana, jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya,” jelasnya.
Diketahui, Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan seorang presiden boleh memihak dan berkampanye dalam pemilihan presiden asalkan mengikuti aturan waktu kampanye dan tidak menggunakan fasilitas negara.
“Presiden boleh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh, tetapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” kata Jokowi di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu 24 Januari 2024.***