Network
KARAWANGPOST - Mahkamah Konstitusi (MK) harus menyelesaikan 132 perkara sengketa hasil Pilkada 2020 dalam tempo waktu paling lama 45 hari kerja.
Berdasarkan data pasca penyelenggaraan pilkada 2020 lalu, MK menerima 136 permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.
Namun dari 136 permohonan perkara tersebut hanya 132 perkara yang diregistrasi oleh MK pada 18 Januari 2021.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta Jumat 22 Januari, Roy Ungkap Pembunuh Dirinya Dalam Mimpi Angga
Empat permohonan perkara lainnya tidak diregistrasi karena satu perkara diantaranya telah dicabut oleh pemohon yakni sengketa hasil pemilihan Wali Kota Magelang.
Sedangkan tiga permohonan perkara lainnya tidak diregistrasi lantaran terdaftar dua kali secara sistem.
Ketiga perkara tersebut terkait sengketa hasil pilkada di Kabupaten Pegunungan Bintan, Kepulauan Aru, dan Mamberamo Raya.
Baca Juga: Kecewa Kepada Keluarga, Pria Paruh Baya di Cikampek Tewas Gantung Diri
Sementara 132 perkara yang diregistrasi MK, terdiri atas tujuh perkara sengketa pemilihan gubernur, sengketa hasil pemilihan bupati sebanyak 112 perkara dan sengketa pemilihan wali kota berjumlah 13 perkara.
"Berdasarkan ketentuan, MK harus menyelesaikan dan memutus seluruh perselisihan hasil pemilihan kepala daerah paling lama 45 hari kerja sejak diregistrasi," jelas Ketua MK Anwar Usman melansir dari Antara.
"Artinya paling lama pada 24 Maret 2021 seluruh perselisihan hasil pilkada sudah harus diputus," kata Anwar Usman.
Baca Juga: Anya Geraldine Posting Foto Brewokan, Netizen Kira Reza Rahadian
Dijadwalkan sidang sengketa hasil pilkada akan digelar pada tanggal 26-29 Januari 2021 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.
Tahapan persidangan iniditujukan untuk mengecek kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta pengesahan alat bukti.
Baca Juga: Ngaku Fotografer, Pria asal Kepri Tiduri 10 Gadis di Bawah Umur dan Terancam Dikebiri
Selanjutnya pada tanggal 1-11 Februari 2021 MK mengagendakan untuk melakukan sidang pemeriksaan dan rapat permusyawaratan hakim (RPH).
Anwar Usman mengatakan Mahkamah Konstitusi mempunyai pengalaman menangani sengketa hasil pilkada selama lebih dari satu dasawarsa.
Namun kali ini untuk pertama kalinya penanganan perselisihan hasil pilkada dilakukan di masa pandemik sehingga tantangan yang dihadapi pun berbeda.***
