Network
KARAWANGPOST - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menawarkan berbagai kerjasama dengan sektor swasta melalui skema kemitraan publik-swasta.
Kolaborasi antara publik dengan swasta merupakan modal kuat bagi pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang adaptif terhadap kondisi global sebagai langkah nyata.
Merujuk laporan Asian Development Bank (ADB) tentang pembangunan ASEAN, disebutkan bahwa pola kemitraan publik-swasta di ASEAN memberikan kontribusi kurang dari satu persen terhadap PDB.
Sementara keuangan publik pada masing-masing negara sangat bervariasi, sekitar dua persen hingga sepuluh persen terhadap PDB.
Baca Juga: Vaksinasi Tahap Pertama Karawang Berjalan Lancar
"Hal ini membuka peluang untuk meningkatkan investasi melalui skema Public Private Partnership (PPP)," kata Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Artati Widiarti saat mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dalam Marine and Fisheries Bussiness and Investment Forum (MFBIF) bertajuk “ASEAN Public Private Partnership: Peluang dan Tantangan,” Kamis, 28 Januari 2021.
Artati memastikan pemerintah Indonesia menyadari pentingnya kemitraan strategis antar negara, utamanya di kawasan ASEAN, dengan saling berbagi kepentingan, tantangan, dan manfaat dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
Baca Juga: KKP Musnahkan Rumpon Ilegal dan Alat Tangkap Trawl
Bahkan, Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN sekaligus membangun jejaring kerja sama dengan swasta dalam mempromosikan implementasi industri kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di Kawasan ASEAN.
Tak hanya itu, di era new normal, KKP terus berupaya mengajak calon investor untuk berinvestasi di sektor kelautan dan perikanan.
