Network
"Saya minta Dirjen PT membuat semacam zonasi di wilayah-wilayah penangkapan dan dihitung lagi berapa sebetulnya kapasitas perikanan yang ada.
Lalu kemudian dibuat semacam konsesi, supaya penerimaan negara juga menjadi besar. Kalau penerimaan negara besar, maka penerimaan daerah juga akan menjadi besar, dan ekonomi di daerah itu menjadi besar maka rakyatnya sejahtera," ungkapnya.
Baca Juga: Seorang Pria Homoseksual Disilet Lehernya Hingga Meninggal, Gegara Tak Dikasih Uang dan Rokok
Dengan adanya LIN ini, estimasi produksi perikanan yang bisa dihasilkan dari sub-sektor perikanan tangkap dan budidaya mencapai 750.000 ton per tahun. Sedangkan tenaga kerja yang terserap diperkirakan lebih dari 30 ribu orang.
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjelaskan paling lama tahun 2022 pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan Maluku sebagai LIN harus sudah bisa berjalan. Menurutnya, pihak independen juga dilibatkan dalam peninjuan lokasi untuk memberi masukan supaya pembangunan LIN benar-benar bermanfaat ke depannya.
Baca Juga: Pertumbuhan ekonomi Jabar pada tahun 2020 tercatat minus 2,44 Persen
"Pembangunan infrastruktur yang terintregasi antara pelabuhan, kawasan industri perikanan dan pelabuhan perikanan harus disatukan di satu kawasan. Sesuai arahan Presiden ini harus segera dilakukan, karena di hampir semua provinsi investasi sudah dilakukan, yang belum di Maluku," urainya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pembangunan infrastuktur dasar akan dilakukan menggunakan dana APBN, baik dari Kemenhub dan KKP.***
