Pemerintah Jawa Barat Bagikan 50.000 Telur Ayam Menuju Zero Stunting 2023

30 Mei 2021, 23:49 WIB
Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat Atalia Praratya (kiri) memberikan paket telur dalam program pencegahan Stunting /Karawangpost/Dok. Humas Jabar

KARAWANGPOST - Pemda Provinsi Jawa Barat menyebarkan 5.000 paket ayam untuk kabupaten dan kota di Bandung Raya sebagai upaya pencegahan kecebolan pada anak atau stunting menuju Jabar Zero Stunting 2023.  

Dalam 5.000 paket terdapat 50.000 butir telur ayam kaya protein untuk diberikan kepada anak dengan harapan menjadi stimulus keluarga menjaga kebutuhan protein pada anak hingga dewasa. 

Saat ini, ada 14 daerah rawan stunting di Jawa Barat, salah satu yang  menjadi target kali ini adalah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Bandung Barat yang mendapat masing- masing 1.000 paket ayam.  

Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat Atalia Praratya Ridwan Kamil mengatakan kali ini fokus di Kecamatan Ciarua, Kabupaten Bandung Barat.

Baca Juga: Viral! Wajah Bupati Karawang Tersebar Membuka Jasa Prostitusi Online 

Paket ayam tersebut digulirkan di Bandung Barat setelah acara Jabar Punya Informasi (Japri) dengan tema stunting di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Sabtu, 29 Mei 2021 lalu.   

Menurut Atalia, upaya seperti ini perlu konsisten dilakukan di kabupaten/kota guna menurunkan angka stunting di daerah masing – masing. Saat ini, tercatat angka stunting di Jawa Barat  menurun menjadi 26,6 dibanding pada tahun 2019 di angka 31,1. 

Ada tiga hal yang perlu disosialisasikan dan diedukasi kepada masyarakat, yakni pola makan, pola asuh, dan pola sanitasi.

Pembagian 5.000 paket ayam ini masuk aspek pola makan. Menurutnya, asupan protein pada anak harus tetap terjaga dan tidak kalah penting 1.000 hari pertama kehidupan bayi. 

Baca Juga: Ada Pasar Dombret di Purwakarta, Apa yang Dijual?

Mulai dari hamil, menyusui diberikan air susu ibu eksklusif selama 6 bulan. Setelah itu diberikan makanan pendamping air susu ibu (MPASI), lalu Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP). 

“Jadi semuanya diberikan edukasi yang lengkap, supaya anak-anak ini tumbuh kembangnya bisa terpantau,” kata Atalia.  

Pendataan ibu dan anak terintegrasi dan terdigitalisasi, kata Atalia, juga harus dimiliki kabupaten/kota. Data harus terbuka ke publik sehingga transparan dan tidak ada yang ditutup – tutupi.

“Seperti di Sumedang, kemarin saya lihat datanya sudah baik sekali. Mereka punya e-Government (Sumedang Command Center)  yang sangat mumpuni sehingga (data stunting) dapat diketahui _by name by adress_,” ujarnya.

Baca Juga: Ikan Gurami Hibrida Bangkitkan Perikanan di Kabupaten Limahpuluh Kota

Atalia juga meminta kabupaten/kota memperkuat posisi posyandu secara kelembagaan dan kader- kadernya supaya militan memgedukasi masyarakat. Dalam pelaksanaannya posyandu bekerja sama dengan PKK kecamatan/kelurahan. 

“Penggerakannya bisa dilakukan bersama dengan stakeholders karena jejaring di masyararakat itu banyak sekali termasuk karang taruna, teman-teman dari dinsos,” sebutnya. 

Menurutnya, stunting bukan hanya persoalan desa atau kota tapi pengetahuan masyarakat perihal kesehatan ibu dan anak. Wilayah metropolitan seperti Kota Bandung sekalipun masih ditemukan kasus stunting.***

Editor: Zein Khafh

Tags

Terkini

Terpopuler