KARAWANGPOST - Konflik etnis-politik yang melibatkan agama di kepulauan Maluku khususnya pulau Ambon dan Halmahera menjadi tragedi kerusuhan besar hingga menjalar ke ranah hukum.
Pemerintah juga segera menjalankan putusan pengadilan tingkat pertama, yakni memberikan ganti rugi sebesar Rp3,9 triliun kepada korban tragedi kerusuhan Maluku sebagai penggugat.
Terkait hal itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengungkapkan, pihaknya sedang menyiapkan dokumen perihal proses bayar ganti rugi kepada korban.
Baca Juga: Atlet Skateboard Australia Menabrak Juru Kamera Olimpiade Tokyo 2020
"Kami siap untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan untuk ikut mendukung percepatan dan keberhasilan pelaksanaan tindak lanjut pengadilan ini," kata Menteri Desa dalam rapat Rakorsus Tingkat Menteri, pada 5 Agustus 2021.
Rakorsus dipimpin langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan diikuti oleh beberapa kementerian lainnya, antara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Tindakan Menteri Desa tersebut menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan peninjauan kembali (PK) pemerintah terkait gugatan class action atau gugatan perwakilan kelompok yang diajukan para korban kerusuhan Maluku pada 1999.
Baca Juga: Xiumin EXO Positif Terpapar Covid-19
Rincian ganti rugi yang diberikan pemerintah kepada korban terdiri dari bahan bangunan rumah (BBR) sejumlah Rp 15 juta dan uang tunai Rp 3,5 juta untuk masing-masing pengungsi sebanyak 213.217 kepala keluarga.
Sementara itu, konflik kerusuhan Maluku bermula pada era Reformasi awal 1999 hingga penandatanganan Piagam Malino II tanggal 13 Februari 2002 lalu.
Penyebab utama konflik tersebut adalah ketidakstabilan politik dan ekonomi secara umum di Indonesia setelah Soeharto tumbang serta rupiah mengalami devaluasi selama dan seusai krisis ekonomi di Asia Tenggara.
Baca Juga: Realisasi Industri 4.0, Suryacipta Kerja Sama XL Axiata Sediakan Jaringan Fiber Optik
Rencana pemekaran provinsi Maluku menjadi Maluku dan Maluku Utara pun semakin memperuncing permasalahan politik daerah yang sudah ada.***