Network
KARAWANGPOST - Presiden Joko widodo kembali mengeluarkan kebijakan memperpanjang PPKM hingga 9 Agustus mendatang.
Namun disamping hal itu, masih ada permasalahan terkait bantuan sosial yang dinilai penyalurannya tidak tepat sasaran dan tidak dievaluasi secara memadai.
Hal tersebut sejalan dengan hasil pengamatan yang dikemukakan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti pada Senin 2 Agustus 2021.
Endang menyatakan bahwa tidak sedikit masyarakat yang seharusnya menerima bansos tapi tidak menerimanya.
"Selama PPKM mestinya Bansos diberikan kepada masyarakat terdampak dan yang sedang menjalani isolasi mandiri. Hingga saat ini, tidak sedikit masyarakat yang mestinya berhak menerima tetap saja tidak menerima Bansos," kata Endang.
Endang juga mengatakan orang yang memang kenyataannya tidak mampu tidak mendapatkan bansos sedangkan seorang istri Kapolsek mendapatkan bansos tersebut.
Orang yang tidak punya pekerjaan bertahun-tahun, karena sakit atau tidak bisa bekerja lagi tidak dapat Bansos. Sebaliknya, yang mampu dan bahkan istri Kapolsek mendapat Bansos," ungkap Endang.
Selain itu, endang juga menceritakan tentang keluarga yang sudah pindah domisili 4 tahun mendapatkan bansos secara double, mereka mendapatkan bansos dari bansos di domisili lamanya, bahkan di domisili barunya tetap dapat Bansos juga.
Fakta tersebut Endang dapatkan dilapangan selama PPKM diberlakukan, Endang pun mengingatkan bahwa penyaluran bansos yang akan kembali diberikan sangat penting untuk diagendakan evaluasinya.
Kemudian Endang juga mengungkapkan temuannya di lapangan selama PPKM berlangsung bahwa masih banyak pelaku UMKM, toko, bahan penjual sayur yang kesulitan mencari penghidupan karena akses ekonomi yang ditutup.
Endang juga mengatakan salah satu akibat dari kebijakan PPKM yang dirasakan oleh masyarakat adalah harga barang yang semakin mahal sehingga banyak masyarakat yang semakin mengeluh.***
