Network
KARAWANGPOST - Dugaan adanya kebocoran data Badan Pengawas Pemilu masih terus berkoordinasi dengan Cyber Crime Mabes Polri.
Pernyataan tersebut disampaikan, Ketua Bawasl Rahmat Bagja terkait adanya dugaan kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 dalam sistem Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
"Kami masih berkoordinasi dengan teman-teman yang mempunyai kemampuan untuk mendeteksi itu. Kami sekarang masih koordinasi kebocorannya di mana," ujar Ketua Bawaslu, Kamis 7 Desember 2023.
Baca Juga: Pemilu 2024: Media dan Peserta Pemilu Wajib Tau Aturan Penayangan Iklan Kampanye 2023
Bagja mengatakan, Apakah betul di KPU? Kan belum tentu juga ini. Apakah betul di Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)? Itu juga harus kita cek.
"Ini kami sedang berkoordinasi dengan Cyber Crime Mabes Polri. Ini yang Jimbo ya? Yang Jimbo kan kalau enggak salah? Karena ada NIK (Nomor Induk Kependudukan) maka kami harus koordinasi dulu," ungkapnya.
Bawaslu mendorong KPU untuk berbicara kepada publik untuk menyampaikan mengenai dugaan kebocoran DPT tersebut.
Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghadirkan rasa tenang kepada masyarakat atas keamanan data mereka agar tidak diperjualbelikan secara ilegal.
