Network
KARAWANGPOST - Antsipasi penyimpangan dana bansos berpotensi terjadinya korupsi. Kejari Karawang gelar penyuluhan hukum peraturan bansos kepada seuruh Kades di Karawang, pada Selasa 31 Agustus 2021.
Penyuluhan hukum ini dinilai sangat penting karena pada pelaksaan bansos melibatkan usur pemerintahan desa bisa saja terjadi adanya pungutan liar berupa pemotongan bansos yang berpotensi adanya korupsi.
Salah satu langkah sebagai upaya akan dibentuknya desa-desa anti korupsi hal ini diharapkan bisa meminimalisir segala bentuk upaya penyimpangan yang terjadi.
Baca Juga: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Masih Sangat Lemah
Kepala Kejari Karawang Martha Parulina Berliana menyampaikan, rencanaya penyuluhan hukum peraturan bansos ini akan rutin diadakan seminggu sekali.
"Ini langkah kogkrit Kejari Karawang, sehingga tidak ada lagi permasalahan penyimpangan penyaluran bansos seperti yang terjadi di desa Pasirtalaga Karawang," jelas Martha.
Sebelumnya diketahui kasus penyimpangan bantuan sosial marak terjadi di Kabupaten Karawang seperti di wilayah Desa Balonggandu Karawang Bansos PKH warga setempat dipotong higga kini belum ada kepastian hukum dari kasus tersebut sejak tahun 2020 lalu.
Baca Juga: Jangan Mengeluh, Orang-orang yang Lelah Ini Disukai Allah SWT
Selanjutnya, ada pemotongan bansos tunai Kemensos kepada warga desa Pasirtalaga Karawang sebesar Rp300 ribu yang dilakukan oleh kepala desa setempat, yang higga saat ini kasus tersebut telah di hentikan Kejari Karawang tanpa ada kepastian hukuman kepada para pelaku.
Terkait pemotongan dana bansos di Karawang pun menuai respon dari beberapa kalangan salah satuya Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily, Minggu 8 Agustus 2021 lalu.
Ace Hasan Syadzily mengecam keras pemotongan bantuan sosial yang masih saja terjadi secara tegas Ace mengugkapkan tidak ada alasan yang dapat membenarkan pemotongan bansos.
"Atas dalih apapun, pemotongan bansos seharusnya tidak boleh terjadi," tegas Ace Hasan Syadzily.***
