Network
Karawangpost menjaring responden yang terdiri dari akademisi, praktisi IT dan masyarakat (pencari kerja) untuk menanggapi berkaitan denga sistem online tersebut.
Sebanyak 75 persen responden masyarakat menyabut positif karena akses informasi lebih mudah, cukup membuka handphone bisa mengetahui informasi perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
Baca Juga: Komisi IX Tanggapi Postingan Viral dr.Tifa Terkait Isu Pandemi 2.0
Selanjutnya, 30 persen responden dari akademisi menanggapi, permasalahan naker tidak hanya membutukan sistem online.
Namun, regulasi dan aturan pemerintah yang berpihak kepada tenaga kerja lokal Karawang itu yang saat ini dibutuhkan.
Apakah sistem online mampu mengatasi jumlah pengangguran di Karawang tentunya tidak juga terlebih sistem online terbuka dan bisa diakses dimana pun hal tersebut bisa memungkinkan para pekerja yang diterima di perusahaan dari wilayah lain di luar Karawang, lalu nasib calon naker Karawang seperti apa?.
Baca Juga: Naiknya Harga Beras Pemerintah Harus Bertanggung Jawab
Kemudian, 10 persen responden dari praktisi IT menyebutkan, sistem online memang sudah menjadi kewajiban saat ini, melihat pesatnya teknologi informasi yang telah memasuki fase Web3.
Namun, kendala yang dihadapi biasanya terkait SDM baik program maupun administrator. Biasa sistem online yang dibuat pemerintah itu tidak standar dalam artian harga sistem tinggi atau mahal tapi terkendala sulit untuk diakses.
Untuk launching program begitu sih bagus karena bisa menelan anggaran tinggi juga, tapi dalam teknis pengelolaan biasanya seperti asal.
