Network
KARAWANGPOST - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menginstruksikan jajaran menteri terkait untuk membangun basis data terpadu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Integrasi data tersebut antara lain bertujuan agar bantuan pemerintah dapat diberikan tepat bagi pelaku UMKM yang tidak memiliki pinjaman dari lembaga keuangan nonpemerintah, kata Ma’ruf Amin dalam Rapat Percepatan Perkembangan Industri Wisata, Ekonomi Kreatif dan Sentra-Sentra UMK di Istana Wapres Jakarta, Jumat, 15 Januari 2021.
"Agar upaya perlindungan UMKM di tahun 2021 ini optimal, pemerintah perlu membangun basis data terpadu sebagai dasar penyaluran setiap program pemerintah yang menyasar UMKM," kata Wapres.
Baca Juga: Team SAR Berhasil Mengangkat Turbin Pesawat Sriwijaya Air SJ-182 dari Dasar Lautan
Untuk mendorong kegiatan UMKM yang terdampak pandemi COVID-19, pemerintah memberikan bantuan presiden produktif untuk usaha mikro (BPUM) pada 2020 dan 2021.
Pada 2020, pemerintah menargetkan pemberian BPUM kepada 12 juta pelaku UMKM, dengan nilai bantuan masing-masing sebesar Rp2,4 juta. Sementara pada 2021, targetnya, bantuan akan diberikan kepada 20 juta pelaku usaha.
Baca Juga: Proyek Kementerian PUPR Senilai Rp149,8 Triliun Tahun 2021 Resmi di Tandatangani
"Pelaksanaan bantuan program produktif atau BPUM, yang perlu dipastikan mencapai sasarannya itu para pelaku usaha mikro yang sedang tidak menerima pinjaman dari lembaga keuangan," tukas Wapres.
Lebih lanjut Wapres menjelaskan, dengan bantuan tersebut, pemerintah berharap UMKM dapat kembali bangkit di tengah pelemahan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Wapres juga meminta Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk membuka peluang jejaring pemasaran khusus bagi pelaku usaha mikro dan kecil, baik secara daring maupun luring.
Baca Juga: Skuadron Udara 5 TNI AU Terbangkan Boeing B-737 Amati Lokasi Gempa Sulbar
