Network
KARAWANGPOST - Menko Polhukam Mahfud MD membantah isu yang menyebutkan keterlibatannya dalam rencana pengambil-alihan secara paksa kepemimpinan Partai Demokrat.
Dalam isu yang beredar menyebutkan bahwa Mahfud MD telah merestui Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko untuk mengambil alih kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Partai Demokrat.
Menurut Mahfud tersiarnya isu tersebut cukup mengejutkan, bahkan terasa sangat aneh.
Baca Juga: 10 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Ditujukan Bagi 17,4 Juta Petugas Pelayanan Publik
Terlebih lagi Ia tidak pernah membahas soal rencana pengambil-alihan secara paksa Partai Demokrat bersama Moeldoko.
"Ada isu aneh, dikabarkan beberapa menteri, termasuk Menko Polhukam Mahfud MD, merestui Kepala KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB," ungkap Mahfud seperti dikutip dari akun Twitter-nya, @mohmahfudmd, Selasa 2 Febuari 2021.
"Wah, mengagetkan, yakinlah saya tak pernah berbicara itu dengan Pak Moeldoko maupun dengan orang lain. Terpikir saja tidak, apalagi merestui," tulis Mahfud.
Baca Juga: Pemerintahan Donald Trump Dituding Penyebab 'Raibnya' 20 Juta Dosis Vaksin Corona
Mantan Ketua MK ini mengatakan sulit dipercaya apabila kepemimpinan partai sebesar Partai Demokrat bisa dikudeta.
Terlebih lagi masyarakat saat ini dengan mudahnya melakukan kontrol di tengah era demokrasi yang sangat terbuka.
"Jabatan menko tentu tak bisa digunakan dan pasti tidak laku untuk memberi restu. Yang penting internal PD sendiri solid," terangnya.
Baca Juga: 60 Tahun Lalu, Simpanse Ini Menjadi Mahluk Pertama yang Tiba di Luar Angkasa
Melansir dari Pikiran-rakyat.com, Ketua Umum Partai Demokrat, AHY menyebut ada gerakan politik yang dilakukan pejabat di lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengambil alih Partai Demokrat.
