Network
KARAWANGPOST - Program vaksinasi saat ini yang tengah berjalan diseluruh pelosok negeri disarankan untuk menjadi tanggung jawab Polri.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, yang menyarankan pemerintah untuk segera mengalihkan tanggung jawab program vaksinasi kepada polri, Jumat 6 Agustus 2021.
Menurutnya, pemerintah sudah seharusnya melakukan re-evaluasi program vaksinasi dan memberikan tanggug jawab sebagai eksekutor itu Polri jangan lagi pemerintah daerah atau provinsi.
Baca Juga: Seorang Tentara Australia Luka Parah Akibat Diserang Buaya
Adanya keluhan sejumlah pemda yang dihadapi terkait program vaksinasi diantaranya kekhawatiran akan penggunaan anggaran termasuk role refocusing.
Serta kendala ketersediaan stok vaksin dari pemerintahan pusat karena sistem data stok vaksin yang tidak valid dan masih adanya keengganan warga untuk divaksin, juga kendala nonteknis lainnya.
"Pemerintah pusat harus segera melakukan re-evaluasi mulai dari pengadaan, pendistribusian dan petugas pelaksana vaksin yang bertanggung jawab di lapangan,” jelas Junimart.
Baca Juga: Australia Darurat COVID-19 Varian Delta, Jumlah Kasus Harian Tembus Rekor
Dengan perubahan strategi, melalui pengalihan penyelenggaraan vaksinasi kepada Polri, pendistribusian vaksin di daerah pasti akan jauh lebih tertib, dan tepat sasaran, dibandingkan dengan yang terjadi selama ini. Serta lebih aman dari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan vaksin.
Dengan menjadikan lembaga Polri garda terdepan sebagai pelaku, pelaksana vaksin yang bisa berkoordinasi, membangun komunikasi dari tingkat Provinsi bahkan sampai ke pedesaan.
Tentunya kerumunan dalam rangka vaksin tidak akan terjadi, bila dilakukan dengan cara jemput bola untuk vaksin hingga ke desa.
Dengan pengalihan penyelenggaraan vaksinasi dari pemda kepada Polri tentunya harus diikuti dengan pengalihan anggaran termasuk refocusing yang mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat kepada Polri.***
