Network
Hanya saja sampai saat ini masih ada sejumlah tenaga honorer K2 yang belum diangkat menjadi ASN.
“Pentingnya pendataan dan verifikasi adalah agar jangan sampai tenaga honorer yang memang betul-betul bekerja dan memiliki kapasitas, malah tergeser oleh oknum-oknum yang memanfaatkan kedekatan dengan pihak birokrasi,” jelas Mardani.
Mardani pun mengingatkan Pemerintah untuk menindaklanjuti temuan Komisi II DPR. Apalagi pegawai non-ASN yang sudah terdata berdasarkan hasil verifikasi BKN telah mengabdi bertahun-tahun kepada negara.
Baca Juga: Hari Ini, Wartawan Korban Persekusi Melaporkan Oknum PSM Rengasdengklok Karawang
“Seluruh mata saat ini sedang mengawasi dengan harapan besar terletak pada Pemerintah untuk menjalankan tugasnya dengan integritas dan tanggung jawab melakukan percepatan pendataan teman-teman kita tenaga honorer yang sudah mengabdi lama kepada negara,” ujar Mardani.
Lebih lanjut, ia juga mendesak pemerintah pusat mempercepat pendataan dan mendorong kepala daerah untuk mengirimkan jumlah tenaga honorer yang bekerja di lingkungan pemerintahan.
Terlebih, kata Mardani, kebanyakan pegawai honorer yang tidak terdaftar memiliki masa kerja cukup panjang.
"Mereka telah mengorbankan waktu, tenaga, dan dedikasi untuk melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Namun, mereka masih harus berjuang untuk mendapatkan pengakuan yang layak atas pengabdiannya," ungkap Mardani.***
