Network
“Nah ini yang menurut saya jadi masih bisa di lakukan efisiensi di angka 94 ini, jadi pimpinan menurut saya lebih baik kita breakdown lagi dan kita minta dari pihak Irjen bisa tidak Irjen memberikan hasil laporan tertulis atau laporan dari hasil pelaksanaan kemarin seperti apa sih yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama sebagai perbandingan kita agar kita bisa melakukan efisiensi ini secara menyeluruh,” ungkap Selly.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai dalam menyusun pembahasan keuangan haji seharusnya memiliki satu pola yang disepakati bersama.
Baca Juga: Gerakan Boikot Produk Terafiliasi Israel Penting untuk Meraih Perhatian Politik
Pola tersebut mengacu kepada tingkat kenaikan setiap komponen BPIH tiap tahun. Kemudian juga membandingkan setiap rincian komponen BPIH yang dapat dilakukan efisiensi.
Sehingga, dalam pembahasan keuangan haji, BPIH dapat mengedepankan angka objektif bukan hanya asumsi.
“Apalagi kalau masing-masing di antara kita enggak punya dasarnya, hanya menggunakan angka-angka asumsi juga. Kalau menggunakan angka-angka asumsi bisa saja saya mengatakan bahwa kalau tadi PKS pengennya (BPIH) Rp91 juta kalau saya pengennya Rp50 juta gimana coba?," ujar Ace.
Baca Juga: TikTok Shop Mesti Penuhi Tiga Syarat Menkop UKM Jika Mau Beroperasi Kembali
"Jadi kita jangan pakai angka-angka asumsi tetapi yang harus kita kedepankan adalah bagaimana angka objektifnya dan pada titik mana yang memang dinilai kita berbeda, lalu kita cari argumen-argumen yang bisa mendukung kepada titik temu itu,” tambahnya.
Sehingga menurutnya pembahasan selanjutnya sebaiknya membahas mengenai komponen-komponen BPIH yang belum mencapai titik temu dengan membandingkan draf usulan tersebut.
“Jadi tinggal nanti kita sisir saja mana yang memang kita harus dicarikan, tapi semua tentu harus berdasarkan atas argumen data yang kuat,” terang Ace.***
