Network
KARAWANGPOST - Kementerian Agama (Kemenag) telah mengusulkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp105 juta kemudian turun menjadi Rp94,3 juta.
Menanggapi hal tersebut Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta agar komponen BPIH dapat dibuka dan dikritik.
Karena Ia menilai masih banyak biaya yang dapat dilakukan efisiensi atau dapat dipangkas oleh pemerintah untuk menekan jumlah biaya haji.
Baca Juga: Serang RS Indonesia di Gaza, Fadli Zon Sebut Israel Telah Nyatakan Perang ke Indonesia
Namun Komisi VIII DPR RI berupaya agar pemerintah dapat lebih menekan komponen sehingga BPIH menjadi Rp93,4 juta.
“Tetapi Pak tanpa mengurangi rasa hormat, saya meminta kepada pimpinan untuk kira-kira kita mengkritisi dan membuka komponen BPIH-nya, kenapa? Karena kami menganggap Bahwa dari apa yang disampaikan oleh Dirjen PHU (Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah) ini bisa kita kritisi Kembali,” ujar Selly, Rabu 22 November 2023.
Melalui Rapat Panja usulan BPIH yang diselenggarakan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selly meminta kepada Dirjen PHU untuk memberikan hasil evaluasi atau hasil audit internal pelaksanaan haji tahun 2023.
Baca Juga: Indonesia Kirim Bantuan Kemanusiaan Obat dan Alat Medis senilai Rp31,9 Miliar untuk Rakyat Palestina
Hal tersebut dinilai penting untuk dapat melihat komponen-komponen yang dapat ditekan untuk efisiensi, seperti menurutnya komponen akomodasi di Mekkah dan Madinah dan makanan untuk jamaah di bandara.
“Nah ini yang menurut saya jadi masih bisa di lakukan efisiensi di angka 94 ini, jadi pimpinan menurut saya lebih baik kita breakdown lagi dan kita minta dari pihak Irjen bisa tidak Irjen memberikan hasil laporan tertulis atau laporan dari hasil pelaksanaan kemarin seperti apa sih yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama sebagai perbandingan kita agar kita bisa melakukan efisiensi ini secara menyeluruh,” ungkap Selly.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai dalam menyusun pembahasan keuangan haji seharusnya memiliki satu pola yang disepakati bersama.
Baca Juga: Gerakan Boikot Produk Terafiliasi Israel Penting untuk Meraih Perhatian Politik
Pola tersebut mengacu kepada tingkat kenaikan setiap komponen BPIH tiap tahun. Kemudian juga membandingkan setiap rincian komponen BPIH yang dapat dilakukan efisiensi.
Sehingga, dalam pembahasan keuangan haji, BPIH dapat mengedepankan angka objektif bukan hanya asumsi.
“Apalagi kalau masing-masing di antara kita enggak punya dasarnya, hanya menggunakan angka-angka asumsi juga. Kalau menggunakan angka-angka asumsi bisa saja saya mengatakan bahwa kalau tadi PKS pengennya (BPIH) Rp91 juta kalau saya pengennya Rp50 juta gimana coba?," ujar Ace.
Baca Juga: TikTok Shop Mesti Penuhi Tiga Syarat Menkop UKM Jika Mau Beroperasi Kembali
"Jadi kita jangan pakai angka-angka asumsi tetapi yang harus kita kedepankan adalah bagaimana angka objektifnya dan pada titik mana yang memang dinilai kita berbeda, lalu kita cari argumen-argumen yang bisa mendukung kepada titik temu itu,” tambahnya.
Sehingga menurutnya pembahasan selanjutnya sebaiknya membahas mengenai komponen-komponen BPIH yang belum mencapai titik temu dengan membandingkan draf usulan tersebut.
“Jadi tinggal nanti kita sisir saja mana yang memang kita harus dicarikan, tapi semua tentu harus berdasarkan atas argumen data yang kuat,” terang Ace.***
