KARAWANGPOST - Ada kabar gembira bagi warung-warung yang lokasinya berdekatan dengan minimarket.
Kementerian Perdagangan saat ini tengah menggodok aturan yang mewajibkan minimarket untuk memasok komoditas ke warung-warung di sekitarnya.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan aturan tersebut diharapkan bisa meningkatkan perekonomian para warung-warung kecil. Dia mengaku memiliki ide tersebut sejak tahun 2004.
"Oleh karena itu lagi kita godok Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan), bagi teman-teman yang punya mart-mart (mini market) itu harus melayani warung-warung di sekitarnya, dengan harga yang sama," kata Zulkifli di Pasar Baru Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin, 25 Juli 2022.
Baca Juga: Gubernur Jabar Ridwan Kamil Kunjungi Ironman, Penolong Korban Kecelakaan di Cibubur
Menurut Mendag, saat ini minimarket sudah ada di kecamatan-kecamatan di berbagai daerah. Dengan adanya aturan itu, ia berharap rantai distribusi perdagangan bisa lebih mudah dijangkau oleh warung-warung milik masyarakat.
"Misalnya kalau pedagang itu kan warung, ke agen, ke distributor, ke pabrik, membutuhkan proses yang panjang, sehingga mahal, tapi kalau dibantu oleh logistik (mini market) tadi, harganya bisa murah," kata Zulkifli.
Jika warung-warung tersebut perekonomiannya maju, maka menurutnya hal tersebut juga bakal dirasakan oleh pengelola minimarket.
"Warung-warung itu sudah ada, warung itu tempat nggak usah bayar (sewa), listrik nggak usah bayar, keamanan nggak bayar, cuma harus didukung distribusi yang langsung itu, sehingga murah," katanya.
Baca Juga: Cacar Monyet Mulai Masuk Kawasan Asia, Kemenkes Tingkatkan Sistem Pengawasan
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum pun menginginkan para
perusahaan minimarket untuk bisa memberi ruang bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurut Uu, sekitar 30 persen produk yang ada di sebuah minimarket adalah produk yang
dihasilkan oleh UMKM di sekitar mini market tersebut. Pasalnya, kata dia, kini berbagai mini
market sudah ada yang merambah ke desa-desa.
"Kami selaku pemerintah punya tanggung jawab untuk meningkatkan daya beli masyarakat, maka instrumen yang ada harus mendorong itu," kata Uu.***