Network
Baca Juga: Pengangguran Tembus 143,7 Juta Orang, Jokowi Terbitkan Perpres No 68 Tahun 2022
“Makanya tidak heran kalau banyak pekerjaan yang kualitasnya tidak standar dan pelaporannya tidak rapih,” kata Dadeng yang duduk di Komisi 4 DPRD Kabupaten Bogor ini.
Dadeng juga berharap, program Samisade ini tidak hanya diberikan kepada pemerintah desa, tetapi bisa dirasakan kelurahan yang ada di Kabupaten Bogor.
Hanya saja, pemerintah daerah harus kembali menyesuaikan kebijakan agar tidak menabrak aturan uang sudah ada.
Tidak hanya kepada pemerintah daerah, Dadeng juga mengingatkan pemerintah desa harus betul-betul paham, terutama soal pembuatan laporan kegiatan Samisade.
Baca Juga: Tiga Shalawat Nabi Lengkap dengan Bacaan Latin dan Terjemahannya, Dianjurkan Dibaca Setiap Hari
“Jangan sampai karena alasan terbentur administrasi keuangan yang tidak rapih, malah menjadi temuan inspektorat. Jangan macam-macam dengan dana bantuan,” tegasnya.
Untuk itu, Dadeng Wahyudi menyarankan agar ada sinkronisasi antara Samisade dengan program pemerintah pusat maupun provinsi.
Hal ini diperlukan agar tidak ada tumpeng tindih anggaran dan program yang akan dijalankan.
Dadeng juga mengingatkan pemerintah desa agar memastikan lahan yang dijadikan lokasi pembangunan Samisade tidak bermasalah.
