Network
KARAWANGPOST - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat mennggelar rapat harmonisasi 5 Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Karawang hari Rabu, 6 September 2023.
Rapat tersebut membahas terkait 5 Raperbup Kabupaten Karawang diantaranya:
- Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pemkab Karawang
- Manajemen Karier PNS Pemkab Karawang
- Standar Layanan Informasi Publik di Pemkab Karawang
- Penyelenggaraan Program Bantuan Santunan
- Penanggulangan Pekerja Migran Asal Karawang, dan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Daerah.
Baca Juga: Besok Wulan Guritno Akan Dipanggil Bareskrim Polri Terkait Kasus Promosi Judi Online
Dari ruang rapat, Kepala Bidang Hukum Lina Kurniasari bersama Kepala Subbidang FPPHD Suhartini dan para Perancang PUU Kanwil Jabar melaksanakan rapat harmonisasi secara virtual melalui kanal Zoom Meeting bersama Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Diskominfo, Disnakertrans dan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa berdasarkan Pasal 134 PP 11/2017 disebutkan bawa talenta merupakan bagian dari manajemen karier.
Baca Juga: Wabup Karawang Sebut Karawang Berhasil Turunkan Stunting 14 Persen
Selain itu dalam pembahasan ini juga disampaikan bahwa kewenangan Pemda yaitu memberikan pelindungan sebelum dan setelah bekerja, sehingga pelindungan selama bekerja yang diatur dalam Perda 6/2020 bukan kewenangan daerah.
Melalui rapat harmonisasi ini diharapkan Perancang Kanwil Jabar dapat menyampaikan hal-hal yang menjadi titik permasalahan krusial yang harus didiskusikan dengan Pemrakarsa dan Perangkat Daerah terkait.
Sehingga diperoleh rumusan rancangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan impelementatif dalam pelaksanaannya.***
