Network
KARAWANGPOST - Ketersediaan bahan pokok di Jawa Barat (Jabar) periode akhir tahun 2023 dan awal tahun 2024 masih tergolong aman.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jabar Noneng Komara Nengsih, Selasa 2 Januari 2024.
Noneng Komara Nengsih mengaku harga komoditas di Jabar tersebut masih terbilang tinggi namun tetap stabil.
Baca Juga: Realisasi Anggaran Ketahanan Pangan Tahun 2023 Naik Signifikan Sebesar Rp112,7 Triliun
Ia mencontohkan komoditas cabai dan beras, kini harganya sudah mengalami penurunan cukup signifikan dibanding sebelumnya, meski harganya masih relatif tinggi dan belum kembali normal.
"Semua barang ada di pasar. Tidak ada barang yang hilang. Harga masih ada peningkatan, stabil tinggi tapi enggak signifikan. Sudah turun banyak," kata Noneng.
Tersedianya stok berbagai komoditas ini, ujar Noneng, dipastikan untuk 27 kabupaten dan kota di Jabar, hasil monitoring pemerintah daerah setiap pekan.
Baca Juga: Sebanyak 800 Ribu Lebih Konten Judi Online Berhasil di Blokir Kominfo Sejak Juli-Desember 2023
Terlepas dari itu, dia memastikan Disperindag Jabar serta dinas terkait di seluruh kabupaten dan kota selalu waspada bila terjadi kelangkaan maupun lonjakan harga melalui Operasi Pasar Bersubsidi (OPADI) dan Gelar Pangan Murah (GPM).
"OPADI dan GPM akan terus dilakukan, melihat pergerakan harga. Kalau di atas kewajaran, kami lakukan lagi," ujarnya pula.
Sebelumnya, Noneng juga mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi menganggarkan dana sekitar Rp15 miliar untuk mengintervensi kenaikan harga bahan pokok pada 2024.
Baca Juga: Tidak Ada WNI Menjadi Korban Gempa Bumi di Jepang
Noneng mengatakan Disperindag menyiapkan dana tersebut untuk melakukan intervensi berupa subsidi apabila terjadi kenaikan harga berbagai komoditas pokok, sehingga daya beli masyarakat dapat terjaga.
"Dari Indag ada subsidi. Tahun depan Rp15 miliar untuk intervensi (kenaikan) harga tersebut," ujar Noneng.
Sebagai intervensi lainnya, Noneng mengatakan Disperindag Jabar selalu rutin melakukan pengawasan terkait harga di 27 pasar yang ada di kota/kabupaten seluruh Jabar, dan hasilnya langsung dibahas di tingkat provinsi dan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri setiap pekan.***
