Network
KARAWANGPOST - Sektor UMKM sangat tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi tahun 1998 maupun pandemi saat ini, sektor UMKM sangat berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan perekonomian Indonesia secara nasional.
Disampaikan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah, pemerintah sudah terlalu lama menjanjikan dukungan program digitalisasi bagi UMKM. Jangan tunggu UMKM ini punah setelah pandemi Covid-19.
“Sudah terlalu lama pemerintah menjanjikan (program digitalisasi, red) UMKM dari mulai A sampai Z. Tapi, tidak diberikan dukungan dan dorongan yang nyata. Sedangkan kalau kita ke kampung kita atau ke dapil masing-masing, UMKM kita saat ini mulai punah dan belum tentu mereka bisa hidup kembali setelah pandemi Covid-19 ini selesai,” ujar Rizki dalam Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat RUU tentang APBN TA 2022, Rabu 15 September 2021.
Dirjen Anggaran Kemenkeu harus bersinergi bersama Kemenkominfo agar memberikan porsi besar dalam rangka penciptaan akses digitalisasi bagi UMKM di daerah.
"Terkait pembangunan jaringan telekomunikasi dan infrastruktur teknologi di daerah, bahkan tidak hanya di daerah 3T, di beberapa daerah Pulau Jawa pun harus bisa jadi perhatian pemerintah saat ini dan ke depannya,” tegas Rizki.
Sejalan dengan arahan dari Presiden Joko Widodo bahwa akhir tahun 2022, seluruh desa dapat ter-cover jaringan 4G. Sehingga, ia meminta pemerintah untuk membantu kebutuhan primer masyarakat dalam rangka mendapatkan akses terhadap digitalisasi UMKM tersebut.
“Kita dengar pada akhir tahun 2022 adalah bagaimana seluruh desa bisa ter-cover jaringan 4G. Di daerah dapil saya 3G aja belum ada,” jelas Rizki.
Untuk mewujudkan visi tersebut, sinergi antar-kementerian terkait harus terjadi, khususnya antara Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UMKM, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Dengan adanya sinergi ini, program digitalisasi UMKM akan lebih jelas dan terarah, terukur, dan tepat sasaran kepada UMKM yang membutuhkan.
“Yang saya lihat selama ini seringkali antar-kementerian itu bertindak sendiri-sendiri. Kita kurang lihat ada upaya terintegrasi. Jadi saya ingin ajak pemerintah untuk let’s be bold, ayo kita perjelas tema pembangunannya, jelas untuk revitalisasi UMKM. Saya sarankan kementerian untuk fokusnya ke sana,” tambah Rizki.
Dengan adanya program digitalisasi UMKM ini, Rizki yakin akan semakin memantapkan komitmen Indonesia untuk menindaklanjuti ratifikasi RUU ASEAN Agreement on Electronic Commerce (AAEC) yang sudah diputuskan dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.***
