Network
KARAWANGPOST - Pemerintah harus segera mengatur kebijakan yang kuat dan tegas saat akan melakukan pembenahan terhadap industri gula nasional.
Disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Amin, selama ini pangkal permasalahan pergulaan adalah nihilnya aturan mengikat, sehingga hal tersebut selalu dimanfaatkan oleh para pemburu rente untuk mengambil keuntungan pribadi ataupun kelompok.
Amin juga mendesak pemerintah yang saat ini sedang berupaya membentuk holding pabrik gula bernama Sugar Company (SugarCo) untuk menyampaikan roadmap mengenai kebijakan swasembada gula nasional kepada DPR, Senin 20 September 2021.
Baca Juga: Video Viral Seorang Ustad di Batam diserang Orang Tak dikenal
Upaya swasembada gula nasional itu hanya bisa dilakukan jika persoalan industri gula nasional diselesaikan dari hulu hingga ke hilir.
Swasembada gula nasional ini juga erat kaitannya dengan kemampuan daya saing gula domestik dan keberlanjutan produksi bahan baku di dalam negeri.
"Jadi kalau pemerintah mau melakukan swasembada gula di tahun 2025, maka segera sampaikan ke DPR roadmap-nya,” jelas Amin.
Baca Juga: Aktris Squid Game Jung Ho Yeon Pacaran dengan Lee Dong Hwi Reply 1988 hingga Dituding Numpang Tenar
Contoh paling nyata dari ketidak tegasan aturan pemerintah mengenai pergulaan nasional yakni dalam Pasal 74 Undang-Undang UU Nomor 39 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa setiap unit pengolahan hasil perkebunan tertentu yang berbahan baku impor, wajib membangun kebun paling lambat tiga tahun setelah pusat pengolahannya beroperasi.
Akan tetapi, aturan itu kemudian dianulir dengan adanya Undang-undang Cipta Kerja. Dalam aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2021 Pasal 30 ayat 2 disebutkan unit pengolahan gula tebu berbahan baku impor dalam ketentuan ini tidak termasuk unit pengolahan gula rafinasi.
Para importir raw sugar itu menjadi terbebas dari kewajiban membangun perkebunan meskipun telah beroperasi puluhan tahun.
Baca Juga: Sandiaga Uno Rencanakan Wisata Bergenre Mistis
“Bagaimana perusahaan gula BUMN bisa bersaing dengan aturan seperti itu, dan bagaimana swasembada gula bisa dicapai?" ungkap Amin.
Untuk menambal defisit neraca gula, harus dimulai dengan komitmen perluasan wilayah penanaman tebu. Dimana setidaknya memerlukan 400.000 bahkan sampai 700.000 hektar lahan untuk mencapai target tersebut.
Dan pentingnya terobosan teknologi untuk meningkatkan produktivitas tebu nasional yang setiap tahun kecenderungannya mengalami penurunan hingga hanya menghasilkan 2,1 juta ton pada 2020.
Baca Juga: Ole Gunnar Solskjaer Ngamuk hingga Banting Botol Minuman, Penonton Histeris
Kebijakan terkait harga tebu pun tak kalah penting, karena kebijakan harga acuan kerap tak berjalan di lapangan karena tidak ada lembaga yang mengimplementasikan penindakan.
Diketahui, rata-rata produksi gula nasional saat ini hanya berkisar 2,2 juta ton per tahun. Adapun kebutuhan gula konsumsi rumah tangga per tahun mencapai sekitar 2,8 juta ton dan untuk industri 3,62 juta ton. Artinya kebutuhan impor bisa mencapai 4,22 juta ton setiap tahunnya.
"Impor pada tahap tertentu masih dibutuhkan, terutama untuk menjaga stabilitas harga. Namun pemerintah harus berani menjaga keseimbangan pasar kepentingan dalam negeri terutama keberlanjutan produksi dalam negeri dan kesejahteraan petani," papar Amin.***
