Network
KARAWANGPOST - Fenomena kelangkaan dan kenaikan harga beras melanda hampir seluruh daerah di tanah air pada akhir-akhir ini.
Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati menilai kondisi tersebut menunjukan inflasi pangan yang masih tinggi dan akan sangat terasa dampaknya kepada masyarakat.
“Sekarang ini kan harga beras itu kan naik secara signifikan dan masyarakat di bawah itu sangat merasakan. Jadi artinya bahwa (naiknya) harga beras ini menunjukan bahwa inflasi pangan itu masih tinggi. Bukan hanya sangat tinggi, tetapi masyarakat mulai kesulitan mendapatkan di pasar,” jelasnya, Sabtu 2 Maret 2024.
Baca Juga: Kenaikan Harga Beras adalah Bukti Kegagalan Pemerintah Hadirkan Swasembada Beras
Anis mengatakan apabila inflasi pangan yang terjadi berupa kebutuhan pokok maka pasti akan menyulitkan masyarakat. Terlebih, menurutnya, saat ini masyarakat masih dihadapkan pada kesulitan memperoleh lapangan kerja dan juga pendapatan yang terbatas.
Pemerintah akan menambah jumlah kuota penugasan impor beras kepada perum Bulog dari 2 juta ton menjadi 3,6 juta ton di tahun 2024. Dilansir dari berbagai sumber, hal ini diambil berdasarkan Rakortas Kementerian Koordinator Perekonomian tanggal 5 Februari 2024.
Menanggapi wacana tersebut, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan negara (BAKN) itu ikut angkat bicara. Dengan tegas, ia menyampaikan bahwa impor bukanlah kebijakan yang berpihak pada rakyat.
“Tentu kalau impor itu justru merugikan ya. Karena yang diuntungkan siapa? Ini kan justru kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat," ujarnya.
"Jadi mestinya pemerintah bisa mengantisipasi, menstabilkan harga beras. Kemudian justru petani mesti didorong dan mesti diberikan satu stimulus bagaimana agar petani kita juga mendapatkan kesejahteraan,” tambahnya.
