KARAWANGPOST - Kementerian Tenagakerja (Kemnaker) segera mengucurkan dana Bantuan Subsidi Upah atau BSU sebesar Rp1 juta untuk para pekerja di wilayah PPKM.
BSU 2021 ini akan diberikan kepada 8 juta pekerja dengan besaran subsidi Rp500 ribu per bulan yang akan dibayarkan dua bulan, sekaligus sehingga menjadi Rp1 juta.
Syarat untuk mendapatkan kucuran dana BSU ini antara lain pekerja berada di zona PPKM IV, namun belekang diperluas untuk zona PPKM level 3.
Baca Juga: BST Rp600 Ribu Cair! Segera Cek Daftar Penerima Melalui cekbansos.kemensos.go.id
Selain itu, pekerja yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp3,5 juta, sesuai upah terakhir yang dilaporkan Pemberi Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Persyaratan lainnya pekerja yang bekerja pada sektor yang terdampak PPKM antara lain industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa.
"Pemberian BSU diharapkan mampu meningkatkan daya beli dan menjaga tingkat kesejahteraan pekerja/buruh. Adanya BSU juga diharapkan mampu membantu meringankan beban pengusaha untuk dapat mempertahankan usahanya di masa pandemi COVID-19," kata Menaker Ida Fauziyah dalam pernyataan resmi, belum lama ini.
Baca Juga: Viral! Kebijakan Makan di Warteg 20 Menit, Netizen: Serasa Main Warnet Gaes
Bagi pekerja yang ingin mendaftar menjadi penerima BSU bisa melakukan registrasi melalui laman sso.bpjsketenagakerjaan.go.id, berikut caranya:
1. Masuk ke https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id/
2. Pilih menu registrasi
3. Isi formulir sesuai dengan data diri, beserta nomor ponsel dan email
4. Nomor KPJ Aktif
5. Apabila berhasil, kamu akan mendapatkan PIN yang akan dikirim melalui email dan SMS dari nomor ponsel yang didaftarkan.
Jika sudah terdaftar, Anda bisa langsung melakukan proses pengecekan saldo JHT dan status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
- Masuk ke https://www.sso.bpjsketenagakerjaan.go.id/
- Masukkan alamat e-mail dan kata sandi
- Setelah masuk, pilih menu layanan
- Pada menu layanan, pilih Kartu Digital
- Klik di tampilan tersebut, bagian bawah akan muncul status kepersertaan (aktif/tidak aktif).
Menurut Menaker Ida, BPJS Ketenagakerjaan dipilih sebagai sumber data karena dinilai paling akurat dan lengkap. Dengan begitu pemberian bantuan subsidi bisa terlaksana secara cepat dan tepat sasaran.***