Network
KARAWANGPOST - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mendesak pemerintah untuk lebih transparan dalam upaya penanggulangan COVID-19.
Netty dalam keterangan persnya menyatakan bahwa harus ada evaluasi terkait pelaksanaan PPKM agar terukur efektifitasnya, bukan hanya gonta ganti istilah.
Menurut Netty Prasetiyani, pemerintah harus memiliki indikator kuantitatif dalam mengukur keberhasilan PPKM, seperti data tingkat BOP (Bed Occupancy Rate) yang bisa ditolerir, berapa rakyat isoman yang terpantau, serta data ketersedian fasilitas kesehatan.
Baca Juga: Viral! Sapi Mengamuk saat akan Disembelih, Netizen: Di Sana Panik di Sini Ngakak
Lebih lanjut ia menyayangkan hal tersebut dan berasumsi bahwa pemerintah akan kesulitan memperoleh kepercayaan rakyat terkait efektifitas PPKM jika tidak didukung dengan angka statistik dan tidak transparan.
“Bagaimana pemerintah dapat membangun kepercayaan publik bahwa PPKM efektif jika kurang didukung angka statistik yang jelas dan transparan," ujar Netty Prasetiyani.
Selain itu, ia mengatakan bahwa tingkat keefektifitasan PPKM bisa juga diukur dari angka realisasi vaksin harian.
Baca Juga: Penyaluran Bantuan Desa Belum Optimal, Puan Maharani: Percuma Kebijakan Bagus Dijalankan Alakadarnya
“Pemerintah harus menjelaskan bagaimana strategi mencapai target vaksinasi yang kini ditingkatkan menjadi 5 juta dosis per hari. Apakah target sebelumnya yang 2 juta dosis per hari sudah tercapai? Jangan membius rakyat dengan kebahagiaan semu, sementara strategi akselerasi belum jelas,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Netty Prasetiyani juga menyinggung terkait insentif yang diberikan kepada para nakes dan klaim rumah sakit, serta menyinggung pemerintah agar tidak abai terhadap kebutuhan masyarakat selama pandemi ini, dan meminta agar bantuan yang disiapkan pemerintah bisa tersalurkan secara tepat waktu dan tepat sasaran.***
