Network
KARAWANGPOST - Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat di masa pandemi COVID-19.
Namun disaat kebutuhan masyarakat sedang genting masih ada sejumlah pihak yang melakukan penyalahgunaan bansos.
Untuk mengantisipasi kecurangan, Menteri Sosial Tri Rismaharini menginstruksikan seluruh jajarannya untuk memastikan bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi diterima sesuai ketentuan.
Baca Juga: Komisi IV DPR RI Desak Pemerintah Hentikan Kebijakan Impor Pangan
Dirjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) Asep Sasa Purnama pada saat meninjau E-Warong di Purwakarta menyatakan, masih terdapat beberapa harga komoditas yang lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Untuk harga telur lebih dari Rp24 ribu/kg atau lebih tinggi dari HET,” ujarnya.
Meski demikian pihaknya menilai bantuan telah disalurkan secara tepat baik dari segi jumlah maupun kualtas dan hingga kini belum menerima komplain dari masyarakat.
Baca Juga: Bupati Karawang Minta Setiap Rumah Sakit Optimalkan Ruang IGD Untuk Pasien COVID-19
Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako menerima bantuan dengan indeks Rp200 ribu/bulan.
KPM BPNT/Program Sembako membelanjakan bantuan sebesar Rp200 ribu itu untuk mendapatkan komoditas pangan berupa beras, telur, ikan, buah jeruk, kentang dan tahu.
Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat, agar setiap penerima manfaat bisa mendapatkan kualitas yang terbaik.
Salah satu E-Warong yang dikelola oleh Ali Mukti di Kampung Legok Barong RT 08 RW 04 Desa Pusakamulya, Kecamatan Kiara Pedes, harga barang komponen BPNT dijual normal dan tidak melebihi HET.
Harga pangan yang ditetap yakni, beras 10 kg Rp110 ribu, telur Rp24 ribu/kg, ikan Rp25 ribu/kg, buah jeruk Rp25 ribu/kg, kentang Rp10 ribu/kg, serta tahu Rp6 ribu dan total belanja sebesar Rp200 ribu.***
