Network
KARAWANGPOST - Kementerian Kesehatan mendapati bahwa pelaporan kasus kematian akibat Covid-19 di daerah tidak bersifat realtime data tersebut merupakan data dari bulan-bulan sebelumnya.
Tingginya angka kematian Covid-19 yang dirilis secara resmi oleh Kementerian Kesehatan dalam kurun waktu tiga minggu terakhir adalah akumulasi data kematian akibat Covid-19 daerah.
Ada tiga daerah yang berkontribusi besar pada pelaporan data angka kematian akibat Covid-19 tersebut antara lain, Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Murka Hutan Bambu Dibabat Pengusaha, Dampaknya Mengerikan
Berdasarkan analisis dari data National All Record (NAR) yang disampaikan Tenaga Ahli Kemenkes dr. Panji Fortuna Hadisoemarto, telah didapati bahwa pelaporan kasus kematian yang dilakukan daerah tidak bersifat realtime dan merupakan akumulasi dari bulan-bulan sebelumnya.
“Kota Bekasi, contohnya, laporan kemarin 10 Agustus 2021 dari 397 angka kematian yang dilaporkan, 94% diantaranya bukan merupakan angka kematian pada hari tersebut, melainkan rapelan angka kematian dari bulan Juli sebanyak 57% dan bulan Juni dan sebelumnya sebanyak 37%. Lalu 6% sisanya merupakan rekapitulasi kematian di minggu pertama bulan Agustus,” terang dr. Panji.
Lebih dari 50 ribu kasus aktif yang saat ini adalah kasus yang sudah lebih dari 21 hari tercatat namun belum dilakukan pembaharuannya.
Baca Juga: Usai Olimpiade Tokyo 2020, Hendra Setiawan Ziarah Makam Markis Kido
“Kita saat ini sedang mengkonfirmasi status lebih dari 50 ribu kasus aktif. Jadi beberapa hari kedepan akan ada lonjakan di angka kematian dan kesembuhan yang bersifat anomali dalam pelaporan perkembangan kasus Covid-19. Tapi ini justru akan menjadikan pelaporan kita lebih akurat lagi,” tutur dr. Panji.
Sementara itu Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat drg. Widyawati mengakui, karena adanya keterlambatan dalam pembaharuan pelaporan dari daerah akibat keterbatasan tenaga kesehatan dalam melakukan input data akibat tingginya kasus di daerah mereka pada beberapa yang minggu lalu.
Kementerian Kesehatan sangat mengapresiasi pemerintah daerah yang telah melakukan pembaharuan data sesegera mungkin.
“Tentunya ini tidak mengurangi semangat kita untuk terus berpacu menyampaikan data yang transparan dan realtime kepada publik,” tutur drg Widyawati.***
