KARAWANGPOST - Beredarnya video yang menayangkan reaksi penolakan terhadap vaksinasi oleh tenaga kesehatan, memicu kekecewaan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Jawa Barat ini menyayangkan atas beredarnya video tersebut disaat pemerintah akan melaksanakan vaksinasi.
Video yang beredar melalui aplikasi Tiktok ini menayangkan sejumlah tenaga kesehatan mengenakan APD lengkap menolak pemberian vaksin COVID-19.
Baca Juga: Xiaojun NCT Coba Peruntungan di Dunia Drama Mandarin
Reaksi penolakan tersebut diperlihatkan melalui gestur tubuh mereka yakni menggelengkan kepala serta menggerakan kedua telapak tangan sambil berlarian menghindari vaksin.
Tindakan tenaga kesehatan itu diiringi berupa suara Presiden Joko Widodo yang tengah menawaran vaksinasi sebagai backsound dalam video tersebut.
Demikian dilansir dari artikel Pikiran-Rakyat.com berjudul "Kecewa pada Nakes yang Iseng Buat TikTok Tolak Vaksin, Ridwan Kamil: Jangan Gunakan Isu Sensitif".
"Saya sudah telusuri itu main-main mengobati stres main Tiktok, tapi setelah ditelusuri tidak diniatkan" ungkap Ridwan pada jumpa pers di Mapolda Jabar, Senin 11 Januari 2021.
"Sudah kami tegur yang namanya hiburan jangan menggunakan isu yang sedang sensitif sehingga diterjemahkan kepada orang sebagai serius dan akhirnya menimbulkan opini-opini yang tidak perlu," katanya.
Baca Juga: Kabar Gembira GOT7 tidak Bubar, Meski Habis Kontrak
"Jadi saya titip di situasi pandemi, orang capek semua, orang stress. Hindari mencari hiburan-hiburan menggunakan isu-isu yang sangat sensitif seperti itu" lanjut Ridwan Kamil.
Dia meminta semua pihak termasuk tenaga kesehatan untuk tidak mengulangi hidupan dengan isu sensitif tersebut.
Dari hasil penelusuran diketahui, para nakes itu bekerja di RSUD Bayu Asih, Kabupaten Purwakarta. Hasil penelusuran IDI Purwakarta, mereka membuat video dilatarbelakangi untuk mengusir kejenuhan saat bekerja.
Saat ini IDI Kabupaten Purwakarta masih berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat, di mana akan didalami oleh dewan etik profesi tenaga kesehatan.*** (Novianti Nurulliah/PR.com)