Network
KARAWANGPOST - Jalur alternatif penghubung antara Kecamatan Bungursari dan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, akhirnya bisa kembali dilalui kendaraan. Seiring telah dibangunnya jembatan sementara (bailey) sebagai pengganti Jembatan Bodem di Desa Karang Mukti, yang ambruk pada awal April lalu.
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika atau yang akrab disapa Ambu Anne menuturkan, sejak peristiwa itu terjadi jajarannya langsung melakukan serangkaian upaya supaya jalur tersebut bisa kembali dilalui.
Mengingat, jembatan tersebut selama ini menjadi akses alternatif penghubung antara Kecamatan Bungursari dan Campaka. Bahkan, penyambung jalur dengan kabupaten tetangga.
“Untuk perbaikan, telah dilakukan pada November. Alhamdulillah, saat ini pengerjaannya telah rampung. Kalau tak ada aral melintang, pekan depan jalur ini sudah bisa dilalui kendaraan,” ujar Anne, Jumat, 22 Januari 2021.
Baca Juga: Kemendagri Kaji Konflik Pertanahan Indonesia
Anne menjelaskan, untuk sementara akses penghubung yang dibangun dengan anggaran perubahan itu hanya jembatan sifatnya darurat. Pihaknya juga berencana membangun jembatan permanen sebagai pengganti jembatan yang ambruk itu.
Namun, untuk membangun jembatan permanen dibutuhkan kematangan perencanaan. Mengingat, tanah di lokasi itu cukup labil.
“Butuh penelitian dan kematangan perencanaan. Kami tak bisa begitu saja membangun jembatan permanen baru. Karena, jangan sampai pengalaman kemarin (ambruk) itu terjadi lagi dan menjadi evaluasi bagi kami. Intinya, jembatan permanen masih direncanakan,” jelas dia.
Baca Juga: 132 Ribu Tenaga Kesehatan Telah Divaksinasi COVID-19
Dengan adanya jembatan sementara ini setidaknya mobilitas warga bisa kembali berjalan normal. Sehingga, bisa membantu percepatan pemulihan ekonomi warga di kedua wilayah perbatasan yang saat ini masih dalam bayang-bayang pandemi COVID-19.
“Meski bersifat sementara, mudah-mudahan jembatan bodem bisa mempermudah akses dan aktivitas warga. Kami ingatkan, agar jembatan ini bisa dirawat dan dijaga. Kendaraan-kendaraan berat yang tonasenya tinggi, tidak boleh melintas atau dibatasi,” kata Ambu Anne.
Sementara itu, Kepala DPUBMP Kabupaten Purwakarta, Ryan Oktavia mengatakan, akhir pekan ini akan ada tim ahli yang melakukan pengecekan ke Jembatan Bodem sebelum diresmikan.
“Insyaallah, pekan depan Jembatan Bodem bisa diresmikan oleh ibu bupati,” ujar Ryan seraya mengatakan, pengerjaan jembatan ini memakan waktu dua bulan dengan melibatkan unsur TNI setempat.
Baca Juga: Doa Lintas Agama Mohon Keselamatan Bangsa dari Bencana
Menurutnya, karena jembatan tersebut sifatnya hanya sementara dan bukan permanen. Kedepan, rencananya akan ada penelitian lebih lanjut terkait kontur tanah yang ada di lokasi tersebut dana akan dilakukan Detail Engineering Design (DED).
Selain itu, Ryan juga mengungkapkan rencana pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Purwakarta pada tahun 2021 ini. Selain penyelenggaraan jalan dan jembatan, ada sejumlah agenda lainnya yang akan dikerjakan oleh dinas yang dipimpinnya yaitu kegiatan peningkatan dan pengelolaan sumber daya air (irigasi) dan peningkatan dan pengelolaan drainase. di sejumlah titik.
“Untuk kegiatan penyelenggaraan jalan dan jembatan terdiri dari beberapa item diantara peningkatan pada 17 titik jalan, pemeliharaan berkala, pemeliharaan rutin, trotoar, jembatan dan anggaran tanggap darurat. Dengan alokasi anggaran sekitar Rp 49,5 miliar," kata Ryan.
Baca Juga: Sistim Tilang Elektronik Efektif Bisa Cegah Penyebaran Virus Corona
Sementara, lanjut Ryan, untuk peningkatan dan pengelolaan sumber daya air (irigasi) ada lima titik daerah irigasi yang rencananya akan dibangun, diantaranya irigasi di Cicalihur, Ciburial, Nangerang, Garokgek dan Ciwangun dengan alokasi anggaran sekitar Rp 12,7 miliar.
"Termasuk pemeliharaan dan rehab 40 jaringan irigasi air permukaan. Selain itu, kami juga alokasikan sekitar Rp2,4 miliar untuk peningkatan dan pembangunan drainase pada sejumlah titik," tuturnya.
Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta juga telah menyiapkan langkah-langkah strategis agar keuangan daerah tidak terlalu terganggu secara signifikan dalam situasi pandemi COVID-19.
Baca Juga: Jabar Urutan Pertama Populasi Terbesar di Indonesia, Kaltara Populasi Terendah
Salah satu langkah diambil, yakni dengan melakukan efisiensi belanja barang jasa dan belanja modal. Hal ini, juga merujuk pada SKB yang mengamanatkan setiap Pemerintah Daerah baik itu Provinsi maupun Kabupaten dan Kota untuk melakukan efesiensi.
DPUBMP terpaksa harus turut melakukan rasionalisasi anggaran yang sebelumnya terencana. Meski demikian pada 2020 lalu, tak urung kami dapat menyelesaikan pembangunan 10 titik jalan di sejumlah wilayah dengan total panjang sekitar 10 KM, sejumlah sistem irigasi dan 1 jembatan yang melibatkan TNI dengan program Karya Bakti TNI.***
