Network
KARAWANGPOST - Reformasi birokrasi Pemprov Jabar dalam satu tahun terakhir, terhitung dari 2021 sampai 2022 dalam positif progres.
Penyataan tersebut disampaikan Gubernur pada Acara Penyampaian Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, di Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat 25 Maret 2022.
"Pemerintah Provinsi Jawa Barat banyak melakukan birokrasi 3.0, bahkan sudah masuk birokrasi 4.0 secara komprehensif," kata Ridwan Kamil.
Baca Juga: Taylor Hawkins Drummer Grup Band Rock Legendaris Foo Fighters Meninggal Dunia
Menurutnya pencapaian tersebut bisa terlihat salah satunya dari prestasi Program Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Provinsi Jawa Barat yang dijadikan percontohan untuk nasional.
"SIPD Jabar kan dijadikan model se-Nasional, kami tentu bangga, dan ini juga sebagai gestur bahwa Jawa Barat sebagai provinsi yang mau dan terus berinovasi," tutur pria yang akrab disapa Kang Emil.
Ia juga mengungkapkan tindakan yang diambil oleh Pemda Provinsi Jabar dalam penyelesaian krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19.
Baca Juga: Sutradara Ungkap Proses Penggarapan Jujutsu Kaisen 0
Menurutnya, Jabar yang pertama memakai Telemedicine. Telekomunikasi untuk memberikan informasi dan pelayanan medis jarak jauh.
"Jadi obat kita beli, pasien pesan (obat) memakai aplikasi, lalu kita kirim ke rumah-rumah," kata Emil.
Ridwan Kamil juga berharap kolaborasi antara Pemda Provinsi Jabar dan BPK Perwakilan Provinsi Jabar dalam memonitor krisis pangan nasional yang fluktuatif seiring situasi global tak kondusif terkait dampak perang yang terjadi.
"Kami juga supaya dibantu, kalau BPK mempunyai info mengenai incoming crisis agar kita bisa kolaborasi," ujarnya.***
